jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan workshop Proses Aksesi OECD yang berlangsung di Jakarta, Rabu (29/5).
BACA JUGA: Menko Airlangga & Menhan Prabowo Terima Kunjungan Sekjen OECD, Ini yang Bahas
Kegiatan tersebut digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai focal point dalam Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi
dan Pembangunan (OECD).
Sejumlah kementerian atau lembaga yang akan terlibat dalam proses aksesi turut hadir dalam kegiatan tersebut.
BACA JUGA: Menko Airlangga Sampaikan 3 Isu Penting Saat Berbicara di OECD
Keterlibatan kementerian atau lembaga memiliki arti penting dalam mengelola berbagai kesempatan dan tantangan yang akan dihadapi selama proses aksesi berlangsung.
Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA: Menko Airlangga Sebut Indonesia Negara ASEAN Pertama Jadi Anggota OECD
Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.
Pada 2045 mendatang, Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas yang mencakup pencapaian GNI per kapita sebesar USD 30.300, masyarakat kelas menengah yang terdiri dari 70 persen populasi, dan PDB sebesar USD 9,8 triliun.
“Saat itu, Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Tentunya stabilitas politik menjadi kunci untuk untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam mencapai tujuan tersebut, kata Menko Airlangga, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7 persen per tahun.
Menurutnya, hal ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trap.
Indonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.
Melalui pembukaan peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.
Menko Airlangga juga menyampaikan sebagai negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia, Indonesia telah diakui sebagai pemain penting.
Menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia, Indonesia akan membantu organisasi ini membentuk kebijakan global dan memastikan OECD yang lebih representatif dan inklusif.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyambut baik upaya Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.
Dalam sambutannya, Sekjen Cormann juga menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilewati Indonesia dalam proses tersebut.
Sesi workshop pada hari ini diawali dengan penjelasan singkat mengenai Tim Nasional OECD.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi menjelaskan struktur serta tugas dan fungsi Tim Nasional OECD.
Tim tersebut diketuai Menko Airlangga dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai wkil ketua.
Sekretariat Tim Nasional akan berada di Kantor Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Workshop terdiri dari dua sesi dengan narasumber yang dihadirkan langsung dari Kantor Pusat OECD Paris.
Pada sesi pertama, Director of Global Relations OECD Andreas Schaal memaparkan urgensi penguatan kerja sama antara Indonesia dan OECD.
Dilanjutkan dengan pembahasan secara detil mengenai proses aksesi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Indonesia yang disampaikan oleh Deputy Director of Legal Affairs OECD Gita Kothari yang juga menjabat sebagai Koordinator bagi negara aksesi.
Chief Economist OECD Alvaro Santos Pereira juga memaparkan mengenai keuntungan bagi Indonesia apabila bergabung menjadi anggota OECD.
Sesi kedua lebih mengerucut pada hal–hal teknis yakni proses penyiapan Initial Memorandum (IM).
Dokumen IM akan bermuat asesmen mandiri Pemerintah Indonesia terhadap berbagai regulasi yang ada dengan standar, regulasi, dan praktik terbaik OECD.
Legal Adviser di OECD Natalie Limbasan menyampaikan asesmen mandiri merupakan salah satu tahapan kritis yang akan menjadi dasar bagi para reviewer di 26 komite yang ada.
Pada workshop kali ini, Kemenko Perekonomian juga turut mengundang para pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia dan OECD, akademisi dari beberapa perguruan tinggi, lembaga think tank, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan knowledge partner.
Para peserta sangat antusias mengikuti workshop ini yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan yang kritis, to the point, dan menyentuh berbagai hal yang komprehensif.
Menko Airlangga menjelaskan workshop ini menjadi momentum yang baik untuk setiap kementerian atau lembaga dan stakeholders yang terlibat untuk memahami seluruh proses aksesi, standar, dan praktik-praktik
OECD.
Sekjen Cormann juga menegaskan akan mendukung penuh agar Indonesia dapat segera merealisasikan cita-citanya, tidak terbatas menjadi anggota OECD saja, tetapi juga menjadi salah satu perekonomian penting di dunia yang akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi