jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini menjadi telah berkembang, terutama dalam bidang investasi keuangan syariah, makanan dan minuman halal, modest fashion, farmasi, kosmetik, hingga wisata ramah muslim.
BACA JUGA: Menko Airlangga Dukung Kesetaraan Gender untuk Memperluas Aksesibilitas Bagi Perempuan
Selain itu, potensi tersebut juga didukung dengan adanya 39,6 ribu pesantren dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di penjuru nusantara, di mana pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis.
Sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40 persen dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.
BACA JUGA: Menko Airlangga: Indonesia Jadi Negara Berkekuatan Global yang Sedang Berkembang di Asia
“Tentu adik-adik santri sebagai generasi muda mempunyai kesempatan di era digitalisasi ini. Jadi kita lihat potensi yang besar generasi muda ada 65 juta orang dan ini adalah potensi bonus demografi," kata Menko Airlangga dalam acara Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Santri dan Masyarakat Sekitar Pesantren di Pondok Pesantren Mama Bakry, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/6).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam Rangkaian Milad Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) yang ke-46.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Menko Airlangga, CNGR Advanced Material dari China Sepakat Kerja Sama R&D dengan UGM
Lebih lanjut Menko Airlangga yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menegaskan pesantren bukan hanya pendidikan dan pengajaran keagamaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi, untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020.
Melalui payung hukum ini, dapat dilakukan akselerasi perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, industri jasa keuangan, organisasi masyarakat, serta lembaga pendidikan, seperti ponpes pada berbagai segmen sasaran, salah satunya adalah santri dan pemuda.
Sinergi dan kolaborasi antara DNKI bersama kementerian dan lembaga serta Majelis Dakwah Indonesia juga diperlukan untuk melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah di pondok pesantren dengan beberapa program.
Mulai dari layanan keuangan digital pesantren menggunakan biometrik wajah bagi santri/santriwati, implementasi QRIS bagi pesantren, program pesantren go digital dan keagenan laku pandai perbankan dan nonbank untuk pondok pesantren.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan menambahkan pemerintah juga sedang mendorong peningkatan kepemilikan rekening maupun penggunaan produk keuangan formal, seperti melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan.
Untuk membantu permodalan kemandirian pesantren, telah terdapat penyaluran pembiayaan antara lain berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), penyaluran pembiayaan Ultramikro (UMi), penerbitan sertifikasi halal self declare serta penyaluran pembiayaan dari LPDB KUMKM kepada mitra syariah atau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).
“Ini tentunya berdasarkan data posisinya target inklusi keuangan adalah cukup besar, yaitu hampir 90 persen. Nah tentu saya berharap bahwa target inklusi keuangan 90 persen bisa dicapai apalagi dengan kerja sama dengan pesantren,” pungkas Menko Airlangga. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi