jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada sembilan wilayah yang harus diwaspadai berpotensi mengalami gempa bumi selama 2021.
Dia menyebutkan, ke sembilan wilayah yang dimaksud yaitu Mentawai, Bengkulu-Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Aceh, Sorong, Matano dan Lembang.
BACA JUGA: Luhut: Alat BMKG Jangan Semua Impor Saja
"Ini harus kami waspadai semua," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 di Jakarta, Kamis (4/3).
Menurut dia, analisa mengenai sembilan wilayah tersebut dilakukan berdasarkan data potensi zona aktif, seismic gap dan hubungan frekuensi gempa dan magnitudonya. Kendati demikian, Luhut mengatakan pemerintah tidak bisa menentukan kapan fenomena itu terjadi.
BACA JUGA: BMKG Minta Warga Jabodebek Waspada Jelang Malam hingga Dini Hari Nanti
"Tetapi kapan saja itu bisa terjadi. Misal lempengan Lembang itu, itu sudah banyak yang cerita kepada kami, memberikan briefing betapa itu juga bisa bahaya karena pergeseran itu. Padahal itu melewati kota Bandung," jelas dia.
Ia juga mengingatkan kewaspadaan terhadap gempa bumi dan tsunami perlu ditingkatkan.
BACA JUGA: Peringatan Serius, BMKG Minta Warga Jabodetabek Waspada Jelang Malam Nanti
"Indonesia sudah mengalami berkali-kali, yang besar itu di Aceh, Banten, Palu. Sudah banyak yang dilihat. Kalau tidak belajar dari situ lagi, saya ndak ngerti lagi," ujar dia.
Luhut menyebut, saat ini pemerintah telah membuat sistem mitigasi gempa bumi dan tsunami sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS).
"Saya mohon teman-teman pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada yang terbawah, tolong dilihat ini isi perpres ini," ucap Luhut.
Luhut juga menekankan perlunya sinergi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, baik kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan perpres tersebut.
"Presiden juga sudah memberikan arahan untuk mewujudkan sinergi yang lebih intensif pemerintah pusat dengan seluruh kementerian lembaga. Ini yang penting karena pengalaman saya kelemahan kita di republik ini adalah koordinasi atau sinergi dalam bekerja," pungkas Luhut. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia