jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos) mampu mengatasi kendala yang selama ini sering terjadi.
Mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
BACA JUGA: Menko Muhadjir Mengaku Berat Jika Melakukan Ini
“Perlu opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya, melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos,” ungkapnya pada Leaders Talk Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 secara virtual, Senin (11/7).
Sebagai catatan, ada 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63% penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler (BPS 2022).
BACA JUGA: Kemensos Bantu Perempuan dengan Tumor Perut Dapatkan PKH dari Balai Insyaf
Dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, masyarakat Indonesia menurut Muhadjir seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.
“Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi,” tegas Menko PMK Muhadjir.
BACA JUGA: Jamkrindo Tanam Terumbu Karang dan Bagikan Bansos di Ujung Genteng
Bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden No.63 Tahun 2017.
Namun, masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu untuk program sembako dan PKH, kendala sistem penyaluran bansos non-tunai masih sering terjadi.
Seperti, kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai, masih ditemukan KKS yang tidak dipegang KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS.
Lanjutnya, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya.
Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar K/L.
Area pertama, terangnya, mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM, e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian, kesiapan infrastruktur ini didukung openguatan regulasi.
"Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi- inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” jelasnya.
Sementara itu, tambah Menko PMK, keberhasilan semua strategi ini bergantung dari strategi terakhir yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan antarkementerian.
Tanpa koordinasi yang baik antarkementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM tidak akan tercapai.
“Yang perlu digarisbawahi, digitalisasi di Indonesia ini terutama di sektor bansos masih diperlukan usaha yang jauh lebih keras,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad