jpnn.com, JAKARTA - Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terkait defisit neraca perdagangan yang dihadapi Indonesia saat ini, salah satu yang didorong realisasinya ialah kebijakan biodiesel.
Airlangga yakin, implementasi kebijakan biodiesel bisa mengatasi masalah defisit neraca perdagangan saat ini.
BACA JUGA: Geber Solar B20, Pemerintah Lanjut Uji B30 Tahun Depan
"Dengan implementasi biodisel ini maka masalah defisit neraca perdagangan bisa diselesaikan tetapi tentu ada prasyaratnya yaitu salah satunya membuat green refinerinya," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta.
Airlangga menyebutkan upaya mengatasi defisit neraca perdagangan merupakan satu dari beberapa hal yang dibahas dalam rapat kebinet itu.
BACA JUGA: DFSK Super Cab Mulai Uji Coba Solar B30 Sejauh 50 Ribu Kilometer
"Jadi kalau tahun depan ada B30, kami akan buat selanjutnya yaitu Program B40, B50, B70 sampai B100," lanjutnya lagi.
Airlangga menjabarkan, implementasi B30 akan bisa menghemat dana 5 miliar dolar AS, implementasi B70 menghemat 12 miliar dolar AS, dan B100 bisa menghemat 18 miliar dolar AS.
Ketentuan biodiesel 30 persen (B30) sendiri mulai diberlakukan untuk kendaraan pada Januari 2020.
Terkait green refineri, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi memberi arahan perlunya merevitalisasi PT Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI), di Tuban, Jatim.
"TPPI di Tuban itu bisa untuk substitusi BBM Ron 88 namun kami modifikasi menjadi Ron 92 berbasis disel," katanya.
Ia mengaku memang perlu diputuskan apakah TPPI tetap berdiri sebagai BUMN atau bagian dari Pertamina.
"Ini kami akan panggil Menteri BUMN untuk dikaji maksimal," katanya.
Menurutnya, di kompleks TPPI sudah terdapat lahan dan pelabuhan yang bisa dikembangkan menjadi pabrik green diesel.
"Artinya produksi dan investasi lebih murah dan infrastrukturnya sudah tersedia. Nah di situ ada 10 pengusaha yang siap melakukan investasi," pungkas Airlangga. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha