jpnn.com, SEMARANG - Menko PMK, Muhadjir Effendy memulai kerjanya dengan memilih mengajak masyarakat untuk berdialog langsung dan menyimak apa saja masukan serta usulan untuk pemerintah.
Itu dilakukannya agar koordinasi dan siknronisasi kebijakan yang nantinya dirumuskan bisa efektif serta bersesuaian antara program kerja dengan fakta terkini di tengah masyarakat.
BACA JUGA: 30 Menit Lion Air Berputar di Udara, Nyaris Tak Bisa Mendarat
Adapun masalah yang dibahas adalah mengenai upaya penanggulangan stunting. Seluruhnya dibahas dalam lokakarya bertema penanggulangan stunting yang diselenggarakan oleh Jajaran Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah, di Kota Semarang, Sabtu pagi.
Menko PMK diundang hadir untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka lokakarya ini. Lokakarya yang diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi para dokter untuk menanggulangi stunting ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah mewakili gubernur Jawa Tengah, Jajaran Pengurus PB IDI Pusat dan Wilayah Jawa Tengah.
BACA JUGA: Apes Banget, Nia Ramdani Tertipu Berbi Waria
“Stunting itu sudah jadi program prioritas nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas untuk menyiapkan Indonesia maju terutama saat usia 100 tahun Indonesia di 2045. Angka stunting kita masih dan fluktuatif,” kata Menko PMK usai membuka acara.
“Saya senang sekali mendengar banyak masukan yang sangat variatif dan multidimensional dilihat dari banyak perspektif dan ternyata masalah stunting ini sangat kompleks. Tidak hanya soal gizi buruk atau 1000 hari pertama kehidupan. Stunting terkait juga dengan masalah sanitasi,” papar Menko PMK lagi. ”Masukan tadi akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat nasional," tambahnya.
Adapun koordinasi yang akan diakukan Kemenko PMK, menurut Menko PMK, sifatnya berjenjang. Mulai dari membentuk semacam satuan tugas khusus antarkementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.
Jika berkaitan dengan kementerian lain yang berbeda kemenko, Menko PMK menegaskan akan membahasnya dengan sesama menko.
Misalnya, koordinasi untuk masalah pembangunan sanitasi, kementerian yang berwenang adalah KemenPUPR yang koordinasinya ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.(flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia