jpnn.com, JAKARTA - Penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul masih menghadapi tantangan stunting.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Menko Muhadjir Menjamin Vaksin Covid-19 Aman untuk Anak
Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan untuk mencapai target 14 persen, setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3 persen.
BACA JUGA: Keroyok Penurunan Stunting, Menkominfo Beri Dukungan Komunikasi dan Akses Internet
"Perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 persen per tahun. Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/1).
Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi. Di antaranya, intervensi melalui Puskesmas dan Posyandu.
BACA JUGA: Peran Strategis Bidan Mengedukasi Calon Ibu Turunkan Angka Stunting
Dia menyampaikan, pemerintah akan memastikan intervensi pencegahan stunting pada perempuan sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran.
Untuk sebelum kelahiran akan dilakukan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk bu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.
Kemudian pascakelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendigitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.
"Jadi, Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu," tambahnya.
Selain itu, revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, Penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.
Untuk melakukan itu semua dan mencapai target penurunan 14 persen, Muhadjir menyampaikan, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar K/L, APBD provinsi dan kabupaten/kota sesuai indikator target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72/2021.
Selain itu, kata Menko PMK, Presiden memberikan arahan agar anggaran penurunan stunting di K/L lain dapat ditangani secara baik. Ada pembukaan dan penguncian anggaran sesuai maksud dari penanganan stunting ini.
Kemudian, lanjut Muhadjir, apabila pergeseran anggaran sulit dilakukan, maka dapat dilakukan dengan cara dikunci. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad