jpnn.com, JAKARTA - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap empat kabupaten yang tertimpa gempa di Aceh pada 7 Desember 2016 terus dilakukan. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, semua proses tersebut ditargetkan tuntas pada 2018.
"Kami ingin bergerak cepat menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di empat kabupaten di Aceh. Ini secara sinergis kami lakukan dan semua berkomitmen kuat. Kami yakin proses pembangunan kembali semua yang terdampak bencana ini bisa dilakukan," ujar Puan usai rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) terkait penanganan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Aceh, di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (20/7).
BACA JUGA: Mbak Puan Beda Sikap dengan Menhan Ryamizard soal WNI Terpapar ISIS
Rakor tingkat menteri ini dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur NAD Muzakir Manaf, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas serta para pejabat instansi terkait lainnya.
Mbak Puan mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2016 di empat kabupaten di Aceh dilakukan percepatan, sesuai dengan instruksi presiden (inpres) nomor 5 tahun 2017. Dia menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh empat menteri koordinator, 14 kementerian, tujuh lembaga, serta empat kabupaten/kota.
BACA JUGA: Resmikan Air Bersih di Desa Joho, Menko PMK Ajak Warga Hidup Sehat
"Inilah yang terus kami koordinasikan. Secara teknis, proses rekonstruksi dan rehabilitasi di lapangan akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dan semua pihak terkait sudah menyatakan komitmen kuat untuk menyukseskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2016 tersebut," tutur Puan.
Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada lima sektor yang menjadi fokus, yakni pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Pelaksanaan secara teknis juga sudah dibahas secara matang sehingga percepatan bisa segera dilakukan.
BACA JUGA: Menko PMK Dorong Survei Terkait Pelayanan BPJS Kesehatan
"Kami sudah bahas bagaimana me-manage kegiatan ini dengan baik. Kami optimistis dan berharap pelaksanaannya berjalan sesuai harapan. Pada tahun 2018 insyaallah masjid yang ada di Trenggading, Pidie Jaya akan dibangun dan dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi dan insyaallah selesai sebelum Ramadan 2018," ucap Puan.
Pada kesempatan sama, Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,456 triliun, dan anggarannya sudah dibahas dan dilaksanakan melalui lintas sektoral terkait. "Soal anggaran ini sudah dibahas, termasuk bagaimana mendukung anggaran tersebut. katanya.
Willem mengingatkan, gempa bumi yang menimpa Aceh pada 7 Desember 2016 lalu mengakibatkan korban 103 meninggal, 134 luka berat, 532 luka ringan, dan pengungsi 85.133 jiwa. Kebutuhan dana untuk penanganan bencana gempa bumi sesuai hasil kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) yang ada dalam Renaksi sebesar Rp 3,45 trilliun, terdiri atas sektor permukiman (Rp 338 miliar), infrastruktur (Rp 1,224 triliun), sosial (Rp 646 miliar), ekonomi (Rp 938 miliar) dan lintas sektor (Rp 308 miliar). (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harganas XXIV: Menko PMK Ingatkan Pentingnya Peran Keluarga dalam Kehidupan
Redaktur & Reporter : Adek