jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, penyaluran bantuan sosial pangan dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun Bansos Rastra untuk tahun 2018 akan berjalan lebih baik lagi.
Program bantuan sosial pangan merupakan upaya pemerintah untuk menyangga kualitas hidup masyarakat yang tidak mampu. Secara keseluruhan, bantuan sosial pangan akan diberikan kepada sekitar 15,5 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan diberikan dalam bentuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM dan bansos beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) kepada 14,3 juta KPM.
BACA JUGA: KemenBUMN Teken MoU dengan 3 Menteri terkait Penyaluran BPN
“Pemerintah saat ini sedang mengambil langkah-langkah yang efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan dengan baik. Caranya, dengan memastikan bahwa data KPM sudah tepat sasaran, memastikan E-Warong sudah berjalan efektif, dan perlunya sosialisasi serta edukasi sebagai upaya literasi produk perbankan kepada KPM,” kata Mbak Puan.
“Keberhasilan program bantuan pangan ini dapat dipersiapkan sejak sekarang mengingat akan ada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret tahun 2018,” imbuh Menko PMK, usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas Evaluasi Pelaksanaan Program Ranstra dan BPNT Tahun 2017 di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu, (6/12).
BACA JUGA: Pemerintah Giatkan Program Buat Pengungsi Gunung Agung
RTM dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Wamenkeu Mardiasmo, Gubernur BI Agus Martowardojo, Kepala BPS Suharyanto, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Sekretaris Eksekutif TNP2K, jajaran Direktur Utama bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perum Bulog serta jajaran Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, OJK, deputi, staf ahli dan khusus Kemenko PMK.
Puan menjelaskan, transformasi program subsidi rastra menjadi BPNT tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap di 44 kota, dan pada tahun 2018 akan diperluas di 317 kabupaten/kota. Ada pun bagi kabupaten/kota yang belum siap mendapatkan BPNT akan tetap diberikan Bantuan Sosial Pangan atau Bansos Rastra.
BACA JUGA: Mbak Puan Harapkan Investasi Tiongkok di Indonesia Meningkat
"Dengan transformasi ini maka dalam program BPNT masyarakat penerima manfaat akan diberikan beras dan telur yang diharapkan dapat mendukung perbaikan gizi dan protein bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi penerima program," kata Puan.
Dia menjelaskan, Program Rastra telah diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari pola subsidi menjadi bantuan sosial (bansos) pangan. Dengan demikian, jelas Puan, maka tak lagi ada pungutan biaya apa pun bagi masyarakat penerima manfaat.
"Kalau subsidi kan masih ada pungutan bayar bagi masyarakat. Tapi kalau sudah bansos rastra dan BPNT tidak ada lagi pungutan," tutur Puan.
Bu Menko menambahkan, pemerintah memberikan rastra dan BNPT agar tepat sasaran by name by address sesuai basis data terpadu yang ada, yakni sebanyak 15,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2017, dan tahun ini sudah dikonversi ke Bantual Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 1,2 juta KPM yang tersebar di 44 kota di seluruh Indonesia.
"Adapun pada tahun 2018 akan dilakukan peningkatan transformasi pemberian bantuan pangan non tunai sesuai nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga tidak lagi ada yang namanya tidak tepat sasaran dan semua akan dapat disalurkan sesuai penerma haknya," tutur Puan.
Pada tahun 2018 proses yang disiapkan adalah bahwa dari 15,6 juta penerima subsidi Rastra, maka pada 2018 sebanyak 5,6 juta akan menerima Bansos Rastra, dan 10 juta akan menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa beras dan telur.
Lantas untuk persiapan pelaksanaan tahun 2018 sendiri, Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah mematangkan koordinasi berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan tahun 2017. Sejauh evaluasi yang sudah dilakukan, ada 44 kota yang menjalankan transformasi program ranstra ke BPNT yang relatif sangat berhasil.
"Dari evaluasi 2017 di 44 kota semua berjalan dengan baik walau awalnya diperkirakan banyak kendala, namun ternyata penyerapan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan saat ini kami verifikasi nama-nama sehingga 2018 tetap bisa berjalan tepat sasaran dan diterima sesuai dengan haknya," pungkas Puan. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko PMK: Kerja Sama RI-RRT Harus Konkret dan Lebih Luas
Redaktur : Tim Redaksi