Gunung Agung Erupsi

Pemerintah Giatkan Program Buat Pengungsi Gunung Agung

Rabu, 29 November 2017 – 16:19 WIB
Menko PMK Puan Maharani (tengah) memimpin rapat tingkat menteri terkait antisipasi dampak erupsi Gunung Agung, siaga darurat banjir dan tanah longsor. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) melaksanakan berbagai program untuk meringankan beban ekonomi dan sosial masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Agung di Bali.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta K/L fokus menggiatkan programnya di kabupaten/kota di Bali dan juga mengharapkan agar lebih ditingkatkan lagi aktivitas-aktivitas posko penanganan darurat bencana erupsi Gunung Agung.

BACA JUGA: Simpati dan Instruksi Jokowi terkait Erupsi Gunung Agung

Selain itu, posko pendamping juga harus lebih aktif dan kuat. "Maksimalkan fungsi service center untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan aktivitas Gunung Agung maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah," ujar Mbak Puan usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) terkait antisipasi dampak erupsi Gunung Agung, siaga darurat banjir dan tanah longsor di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/11).

RTM ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

BACA JUGA: Mbak Puan Harapkan Investasi Tiongkok di Indonesia Meningkat

Puan mengatakan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana dan juga antisipasi bencana sejak awal. "Contohnya erupsi Gunung Agung, pemerintah sudah siapkan sejak awal tempat pengungsian, konsumsi bagi pengungsi, termasuk layanan imigrasi bagi wisatawan mancanegara yang sedang ada di Bali," ujar Bu Menko.

Dia menambahkan, antisipasi terhadap bencana harus dilakukan sejak awal. Termasuk soal tugas masing-masing instansi, siapa melakukan apa. Karena itu, ketika bencana terjadi respons dan penanganan yang dilakukan pun akan cepat.

BACA JUGA: Banyak Pengungsi Gunung Agung Mulai Terserang ISPA

"Jadi dalam rapat tadi kami bahas koordinasi antarinstansi dan kesiapan dari setiap kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana. Baik banjir, longsor maupun erupsi Gunung Agung Bali," tutur Puan.

Salah satu permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah jumlah pengungsi yang sangat fluktuatif. Menurut catatan jumlah pengungsi per (28/11) adalah sebesar 29.673 jiwa tersebar di 217 tempat, tetapi kemungkinan jumlah tersebut bisa berubah karena mobilitas pengungsi sangat tinggi. "Secara umum, penanganan pengungsi sudah dilakukan dengan memadai. Baik dari sisi penyediaan logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan," ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Puan menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi intensif terkait penanganan bencana. Misalnya Menteri Sosial juga menyiapkan soal logistik beras bagi pengungsi. Kemudian Menteri Pariwisata aktif dalam pelayanan warga negara asing yang sedang berlibur di Bali dan tiap lima jam memberikan update informasinya. Bahkan sudah disiapkan transportasi penghubung bagi pengungsi ataupun warga negara asing di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Dan alhamdulillah, Kementerian Pariwisata mengatakan bahwa erupsi letusan Gunung Agung tidak mengganggu angka wisatawan di Bali dan di Indonesia seluruhnya," tambah Puan.

Selain itu, Puan juga mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan di mana Kementerian Dalam Negeri sudah meminta semua daerah mengantisipasi perubahan cuaca yang akan masuk musim hujan dengan curah hujan tinggi pada Desember 2017, Januari dan Ferbuari 2018.

"Bahkan selanjutnya kemungkinan musim kering berkepanjangan 2018, juga susah diminta agar diperhitungkan sejak sekarang," katanya.

Menurut Menko PMK, secara umum kehidupan di Bali relatif normal tidak seperti yang digambarkan oleh media-media, yang terganggu hanya jadwal penerbangan saja. Turis asing bisa memperoleh perpanjangan visa yang lebih mudah apabila visa kunjungannya sudah habis akibat terganggunya jadwal penerbangan. Perpanjangan visa tersebut terdapat di bandara dan kantor imigrasi.

Mbak Puan juga sudah meminta Kementerian Pariwisata untuk mensosialisasikan kepada para turis asing agar tidak perlu khawatir dengan pemberitaan ini, karena masih banyak destinasi wisata di Bali yang masih bisa dikunjungi.

Selain itu, pemerintah juga kata Puan sedang dan akan mengantisipasi banjir serta tanah longsor yang tengah menerpa di Indonesia. Data yang terjadi 2017, banjir dan tanah langsor sudah terjadi dari awal tahun, lebih dari 1,8 juta penduduk merasakan dampak longsor dan banjir.

"Saya minta kepada K/L terkait banjir dan longsor dari siklon di pulau Jawa, antisipasi lagi dengan memberi peringatan dini kepada semua pihak, dan menyiapkan semuanya mulai dari beras, logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Saya lihat semua K/L sudah siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana ini,” pungkas Puan. (adk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... I Gusti Ngurah Rai Tutup, 430 Penerbangan Batal Terbang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler