jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan, tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu, menurut Puan, terbukti dengan naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) dari 68,9 persen pada 2014, menjadi 69,5 persen pada 2015, 70,19 persen di 2016 dan pada posisi 70,79 persen di tahun 2017 ini.
BACA JUGA: LIPI Harus Lebih Berperan dalam Penguatan Pembangunan Desa
Sementara indeks Gini mengalami tren penurunan dari 0,414 pada 2014, menjadi 0,402 tahun 2015, 0394 di 2016 dan tahun ini pada angka 0,393.
Hal ini disampaikan Menko Puan dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema "Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan" di Gedung Bina Graha, Kantor STaf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Senin (23/10).
BACA JUGA: Mbak Puan: Ketahanan Keluarga Cegah Radikalisme Agama
"Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,91 persen, di mana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen. Atas capaian tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori high human development," ucap Puan.
Sedangkan penurunan ideks Gini, lanjutnya, tercermin dari meningkatnya daya beli 40 persen masyarakat terbawah. Berdasarkan data Kemenko PMK, pengeluaran kelompok masyarakat tersebut meningkat dari 17,02 persen pada 2016 menjadi 17,12 persen pada 2017 ini.
BACA JUGA: Infrastruktur Asian Games 2018 Sudah 90 Persen
Naiknya nilai IPM dan turunnya Indeks Gini tersebut pun berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Di mana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 11,25 persen.
Sedangkan selama periode 2015-2017, tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen (2015) menjadi 10,86 persen (2016) dan 10,64 persen (2017).
"Program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adallah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi, dan program keluarga harapan. Program bansos pemerintah tersebut dapat menyangga 26-30 persen pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu," tutur politikus PDIP itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Taufiq Kiemas Bakal Difilmkan, Ini Saran Mbak Puan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam