jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, telah memiliki model bisnis bagi koperasi pangan untuk masuk dalam skala bisnis layaknya korporasi.
Hal ini selain memperkuat koperasi juga guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Model bisnis ini diharapkan bisa diadopsi oleh Koperasi Perjuangan Usaha Tani, di Jombang, Jawa Timur.
BACA JUGA: Menkop UKM Harapkan UMKM Membangun Model Bisnis
Koperasi ini merupakan transformasi dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sugihwaras, Jombang.
Teten menuturkan, Presiden Jokowi kerap mengingatkan agar kelembagaan koperasi diperkuat, salah satunya pada koperasi pangan. Untuk itu, Teten mengapresiasi transformasi Gapoktan menjadi koperasi. Namun hal ini dinilainya belum selesai, karena koperasi harus terus berkembang agar mensejahterakan anggotanya.
BACA JUGA: Menkop Teten Sebut UMKM Kuliner jadi Andalan Titik Pemulihan Ekonomi Nasional
"Koperasi ini sekarang mengelola 200 hektare lahan dengan 100 anggota, ini sudah cukup luas, walaupun bisa dikembangkan hingga 1000 hektare. Karena untuk membangun kelembagaan usaha koperasi ini agar makin kuat, idealnya mencapai 1000ha," kata Teten.
Teten mengungkapkan, pihaknya bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sudah memiliki bisnis model untuk koperasi pangan dalam pengembangan usaha, modernisasi dan memperluas usaha.
BACA JUGA: Menkop UKM Dorong Kemitraan Usaha Besar dan Koperasi Nelayan Ditingkatkan
"Konsep kami ini korporatisasi, nanti petani menjual produk ke koperasi, koperasi ini kemudian mengolah jadi beras. Lalu urusan ke market atau pasar biarkan koperasinya, karena umumnya market itu bayarnya mundur sehingga petani tidak mungkin bisa karena keterbatasan dana," ucapnya.
Dengan model bisnis tersebut, koperasi juga akan melindungi petani dari permainan harga. Karena itu, koperasi harus diperkuat pembiayaannya untuk dapat menyerap produksi petani dan membantu pemberian modal petani, serta memperkuat investasi untuk pengembangan RMU (Rice Milling Unit) atau mesin penggilingan padi modern.
Di Belanda, New Zealand, dan Australia, kata Teten mencontohkan, wadahnya koperasi yang dilakukan dalam bentuk korporasi. Kelebihannya, keuntungan semua usaha tani dinikmati oleh seluruh anggotanya.
Selanjutnya sambung Teten, koperasi juga harus mengembangkan digitalisasi agar saat masuk dalam skala bisnis ekonomi, tidak kalah dengan korporasi.
"Yang paling bagus itu jika koperasi juga memiliki offtaker dan kredit koperasi dijamin Jamkrida. Dengan begitu, koperasi akan sehat, efisien dan ada offtaker, pasti lembaga pembiayaan berebut menyalurkan biaya," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut MenkopUKM juga menyerahkan SK Pengesahan Badan Hukum pendirian Koperasi kepada Ketua Koperasi Perjuangan Usaha Tani, Moh Asmui, dan disaksikan Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.
Turut mendampingi, Deputi Bidang Kelembagaan KemenkopUKM Rulli Nuryanto, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi dan Ketua Koperasi Perjuangan Usaha Tani Mohamad Asmui.
Pembagian Banpres
Usai kegiatan ini, Menteri Teten bersama rombongan melanjutkan Roadshow ke Surabaya untuk membagikan secara simbolis bantuan kepada 1,1 juta UMKM di Jawa Timur berupa Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BANPRES – PUM), bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“BANPRES-PUM menjadi upaya pemerintah meringankan beban koperasi UMKM selama pandemi COVID-19 dan program untuk memulihkan ekonomi nasional. UMKM yang tidak bankable ini diberikan bantuan Rp2,4 juta. Untuk satu kabupaten/kota ada 20 ribu UMKM yang mendapatkannya,” kata Teten di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, terdapat sekitar 9,78 juta UMKM di Jawa Timur dan diharapkan ke depan dapat memperoleh kuota tambahan UMKM memperoleh BANPRES-PUM.
“Kami laporkan ke Presiden, bahwa 54 persen PDRB Jawa Timur didukung oleh UMKM. Maka kami mengajukan permohonan agar ada bantuan tambahan dan semoga dapat didukung 2 juta bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (PUM),” kata Khofifah.
Dengan tingginya angka tersebut, Gubernur Khofifah menyebutnya sebagai modal sosial sekaligus modal ekonomi cukup besar untuk menopang perekonomian berbasis kerakyatan di Jawa Timur.
“Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jawa Timur. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan COVID-19,” tutur orang nomor satu di Pemprov Jawa Timur itu.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi