jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan pemerintah akan menindak tegas terhadap mafia pangan dan kartel pangan serta para pelanggar hukum.
“Kami tidak akan ragu-ragu menegakkan hukum bagi para pelanggar, yang hanya ingin untung sendiri merugikan masyarakat,” kata Wiranto dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Idulfitri 1439 H di Markas Besar (Mabes) Polri Jakarta, Senin 25/6/2018).
BACA JUGA: Ketua DPR Apresiasi Kementan Blacklist Importir Bawang Nakal
Menkopolhukam juga memberi penghargaan kepada semua pihak yang telah telibat dan sama-sama bekerja keras berusaha mewujudkan harapan masyarakat untuk melewati Ramadan dan merayakan Hari Lebaran dengan aman dan nyaman.
Wiranto juga mendukung pernyataan Panglima TNI dan Kapolri selaku tuan rumah acara ini yang menyatakan akan turut membantu Kementan dalam memerangi Mafia pangan dan kartel pangan.
BACA JUGA: Geliat Pertumbuhan Bawang Putih di Wilayah Sumedang
Harga Pangan Terbaik
Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman menyatakan dalam kesempatan ini, harga bahan pangan selama Ramadan dan Lebaran Idulfitri kali ini relatif stabil dan terkendali. Harga pangan pada Lebaran Idulfitri dua tahun terakhir ini adalah yang terbaik dalam kurun 10 tahun terakhir,” tegas Menteri Pertanian.
BACA JUGA: Tanah Sehat Akan Menghasilkan Tanaman Sehat
“Ini adalah sejarah baru bagi pertanian Indonesia dan lembaran baru juga dalam sektor pangan kita,” ujar Amran.
Menteri Amran menjelaskan upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian RI sehingga sampai pada Ramadhan dan Idulfitri ini harga relatif stabil adalah dengan mengubah pola tanam, mengantisipasi kenaikan harga yang biasanya naik selama Ramadan dan Lebaran.
“Tiga bulan jelang Ramadan petani menambah kapasitas tanam. Hasilnya, ternyata bukan hanya menstabilkan harga selama Ramadan dan Lebaran. Seperti yang kita tahu bersama sekarang jagung kita bisa ekspor, bawang merah dulu impor sekarang ekspor ke-6 negara. Juga ayam potong sekarang kita ekspor ke negara Jepang. Ekspor bahan pangan juga secara keseluruhan naik sebesar 400 persen lebih,” jelas Amran.
Selain itu, stabilitas harga selama 2 tahun terakhir ini juga merupakan hasil dari kerjasama lintas sektor, penindakan yang dilakukan Satgas Pangan.
“Kami mem-blacklist perusahaan impor nakal yang hanya mencari untung sebesar-besarnya, tak mengindahkan aturan yang berlaku, merugikan petani dan masyarakat konsumen," sambung Amran.
Yang paling terkini, tepat usai upacara Peringatan Hari Krida Pertanian ke-46, Jumat (22/6/2018) lalu, Menteri Pertanian mengumumkan 5 perusahaan lagi yang masuk blacklist. Mereka diduga mengimpor bawang bombai mini yang harga beli dan bea masuknya murah, untuk kemudian dijual kembali sebagai bawang merah yang lebih mahal harganya dan bea masuknya.
Menteri Amran meyakini jika Kementerian Pertanian terus mendapat dukungan dari Kapolri, Panglima TNI dan Menkopolhukam, persoalan bahan pangan dapat ditangani pada periode kepemimpinan Jokowi-JK.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintahan Jokowi-JK, Kesejahteraan Petani Semakin Membaik
Redaktur : Tim Redaksi