jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Satgas Saber Pungli akan mengawasi pembagian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat akibat virus corona (covid-19).
Dia menjelaskan, pihaknya ingin memastikan program bantuan berjalan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Donald Trump Curiga Virus Corona Lahir di Lab Wuhan, WHO Langsung Pasang Badan
“Bila ada peyelewengan, masyarakat dipersilakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti dan pelakunya ditindak,” kata Mahfud, Selasa (21/4).
Mahfud menambahkan, masyarakat bisa melapor bila menemukan pungutan liar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Penasihat Trump Ungkap Rencana Tiongkok Meraup Untung Besar dari Wabah Virus Corona
Pelaporan bisa dilakukan melalui telepon, e-mail, SMS, atau datang langsung ke posko.
“Satgas Saber Pungli telah mendirikan posko pusat di Kemenkopolhukam dan di Unit Pemberantasan Pungutan Liar di seluruh daerah di Indonesia,” imbuh Mahfud.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas Saber Moechgiyarto mengaku akan menyempurnakan struktur organisasi satgas di pusat dan daerah untuk mengefektifkan tugas dan fungsi.
Wakil Ketua Satgas yang juga Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak pun segendang sepenarian dengan Mahfud dan Moechgiyarto.
Dia menjelaskan, Kememendagri telah menindak dan mencegah banyak pungli di pusat dan daerah.
Dari Kelompok Ahli Satgas, Rhenald Kasali mengingatkan satgas agar menyusun prioritas pemberantasan pungutan liar.
“Prioritas agar selaras dengan kepentingan masyarakat sehingga pada gilirannya masyarakat mendukung penuh satgas,” kata Rhenald.
Kelompok Ahli Satgas Imam B. Prasodjo dari Universitas Indonesia menjelaskan, Satgas Saber Pungli harus hadir pada pendistribusian bantuan pemerintah dalam menanggulangi covid19.
“Kehadiran Satgas dapat menjadi pengungkit yang memberikan efek jera pada pelaku pungli,” ujarnya.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungi, Brigjen Pol Drs Unggul Sedyantoro MSi menyatakan siap memberikan dukungan sarana, prasarana, dan administrasi pelaksanaan tugas pengawalan dan pengawasan penyaluran bantuan sosial. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil