jpnn.com - JAKARTA--Menteri Luar Negeri Retno LP. Marsudi menegaskan, pengadilan rakyat internasional (International People's Tribunal/IPT) di Den Haag Belanda, bukanlah bentuk persidangan pada umumnya. Menurutnya, sidang itu tidak memberikan konsekuensi secara legal layaknya pengadilan hukum.
"IPT 1965 itu bukan pengadilan beneran. Ini adalah pengadilan tanda kutip. Ini dilakukan di satu tempat, di sebuah gereja di Den Haag dilakukan seperti ada sidang," ujar Retno di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/11).
BACA JUGA: Apa Hasil Audit Petral? Ini Jawaban Menteri ESDM
Menurut laporan yang diterimanya, kata Retno, hanya 50 orang yang menghadiri sidang itu. Selain itu, tegas Retno, penyelenggaraan sidang IPT itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda.
"Saya ingin menegaskan bahwa kegiatan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemerintah Belanda. Ini adalah wujud dari freedom of expression yang dilakukan sekelompok orang. Jadi jangan salah pengertian," imbuhnya.
BACA JUGA: Dokter Andra Menikmati Bertugas di Pulau Aru
Retno tidak menjelaskan perihal substansi isi sidang itu. Namun, ia menampik bahwa ada yang melarang mahasiswa untuk hadir dalam sidang tersebut. Sebagai mantan Dubes RI untuk Belanda, Retno memastikan itu tidak terjadi.
"Saya kan mantan Dubes Indonesia di Belanda. Saya tahu nature hubungan KBRI di Belanda dengan mahasiswa yang dekat. Jadi itu tidak ada yang namanya intimidasi. Saya sudah cek ke KBRI. Mereka katakan tidak ada dan saya kira kan sudah dibantah oleh ketua PPI-nya," tandas Retno. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Istri Munir Tagih Janji Kampanye Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesiangan datang ke KPK, Menteri Sudirman Disambut Hujan Lebat
Redaktur : Tim Redaksi