jpnn.com, NAY PYI TAW - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menggelar serentetan pertemuan dalam kunjungannya di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9). Diplomat senior itu langsung menemui tokoh-tokoh penting di Myanmar dalam rangka mencari solusi bagi persoalan warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Retno langsung menemui Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing dan State Counsellor Aung San Suu Kyi. Sebagaimana siaran pers Kemlu RI, pertemuan Retno dengan Suu Kyi berlangsung dalam suasana hangat.
BACA JUGA: Orasi di Aksi Solidaritas Rohingya, Demiz: Jangan Sampai Merembet ke Indonesia
“Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan" ujar Retno saat bertemu Suu Kyi.
Selanjutnya, Retno menyampaikan usulan Indonesia bertitel Formula 4+1 untuk Rakhine State. Empat elemen pertama dalam formula itu adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, serta segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
BACA JUGA: Golkar Dorong Pemerintahan Jokowi Lebih Galak kepada Myanmar
“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," tuturnya.
Di luar empat elemen itu masih ada satu lagi. Yakni elemen tentang pentingnya mengimplementasikan rekomendasi Advisory Commission on Rakhine State pimpinan Kofi Anan.
BACA JUGA: Anak Buah Bu Mega Harapkan Masalah Rohingya Tak Diimpor ke Indonesia
Upaya Retno mendekati Myanmar pun membuahkan hasil. Capaian penting dalam misi diplomasi kemanusiaan itu adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan tanpa kecuali. “Tanpa memandang agama dan etnis,” tulis siaran pers Kemlu.
Sedangkan mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, pemerintah Myanmar akan membentuk komite implementasi. Selain itu, Myanmar juga akan membentuk badan penasihat untuk mengawasi implementasinya.
Alumnus jurusan Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan itu pula Retno menyampaikan tentang peluncuran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.
Aliansi itu terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal. Yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh AKIM sebesar USD 2 juta.
"Saya mengharapkan pemerintah Myanmar agar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," harapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Save Rohingya, Menag Ajak Jemaah Haji Indonesia Berdoa di Tanah Suci
Redaktur & Reporter : Antoni