jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan posisi pemerintah sudah jelas seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni tidak ada tawar-menawar dengan Tiongkok yang melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Natuna.
"Pelanggaran di wilayah ZEE kita dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok," kata Retno usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).
BACA JUGA: Kemelut Natuna: UNWCI Minta Jokowi Deklarasikan Perang
Sesuai perjanjian UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), kata Retno, seharusnya Tiongkok, Indonesia, dan semua negara yang menjadi anggota dari UNCLOS memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di dalamnya.
"Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk di UNCLOS," ujar Retno.
BACA JUGA: Bandingkan Reaksi Prabowo dan Luhut soal Klaim Tiongkok atas Laut Natuna
Soal Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok, kata Retno, sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakuinya. Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan.
"Karena sudah jelas, hak berdaulat kita sudah jelas sesuai hukum internasional, UNCLOS. Kita ingin RRT sebagai anggota UNCLOS itu untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS," katanya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Situasi Timur Tengah Mendidih, Jepang Kerahkan Pasukan Bela Diri
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam