JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), EE Mangindaan meminta DPR RI agar membantu pemerintah dalam mengendalikan jumlah PNS di daerahPermintaan Mangindaan itu disampaikan menyusul adanya penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar jumlah pertumbuhan PNS dikendalikan
BACA JUGA: 32 Tokoh Terima Bintang Kehormatan
Mangindaan mengatakan, banyak anggaran publik yang terkorbankan karena tersedot oleh belanja aparatur negara
BACA JUGA: Patrialis Bela Hendarman dari Serangan Yusril
Hanya saja dengan jumlah honorer yang mencapai ratusan ribu orang, maka itu akan sangat mengganggu penetapan formasi CPNS," tutur Mangindaan pada JPNN, Jumat (13/8).Apalagi dengan adanya rekomendasi DPR agar guru swasta diangkat menjadi PNS tanpa tes, dinilai Mangindaan semakin menyulitkan posisi Kementerian yang dipimpinnya dalam mencari formula yang tepat tentang berapa sebenarnya kebutuhan riil jumlah PNS di lapangan
BACA JUGA: Kapolri Dipanggil SBY, Sertijab Kapolda Ditunda
Saya mengerti posisi anggota DPR karena sebagai wakil rakyat dia ingin menyenangkan konstituennyaTapi ya tolong dipikirkan keuangan negara kita, apakah cukup atau tidak," terangnya.Lebih lanjut dikatakan, pengendalian PNS itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah sajaDPR sebagai wakil rakyat, kata Mangindaan, juga harus terlibat terutama dalam memberikan opini pada masyarakat bahwa pemda maupun negara butuh aparatur yang bisa melayani publik dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah
"Dalam setiap kesempatan berkali-kali saya tegaskan, penerimaan PNS lebih difokuskan pada tenaga profesional yang berbasis kompetensiKalaupun ada honorer yang harus diselesaikan, itu hanya yang tercecer dan honorer pemerintah sajaYang tenaga swasta tidak bisa dan ini tolong dipahami anggota DPR karena dalam UU sudah jelas diatur tentang itu," pungkasnya.(Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bachtiar Chamsyah Minta jadi Tahanan Kota
Redaktur : Tim Redaksi