jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berkolaborasi dengan BUMN untuk mengakselerasi pelayanan secara digital.
Menurut MenPAN-RB Azwar Anas, upaya tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan transformasi pada sektor pelayanan publik.
BACA JUGA: Ganjar Resmikan MPP di Klaten, Pelayanan jadi Lebih Mudah, Murah dan Cepat
“Bapak Presiden minta digitalisasi pelayanan publik agar lebih cepat, lebih murah, transparan dan ujungnya adalah akuntabilitas,” kata Azwar Anas saat melakukan audiensi dengan Bank Mandiri, di Kantor KemenPAN-RB, Kamis (5/0l1).
Dia menyebutkan salah satu ekspektasi presiden adalah terwujudnya MPP digital.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas: Reformasi Birokrasi Tematik Berlaku Serentak Tahun Ini
Karena itu, hal tersebut menjadi prioritas KemenPAN-RB dengan memastikan digital structure, culture, dan kompetensi dilakukan akselerasi sehingga semua urusan dapat dilakukan dalam satu genggaman.
Mantan Bupati Banyuwangi ini menyampaikan jika kolaborasi dengan BUMN diperlukan mengingat kemampuan serta teknologi yang dimiliki sangat baik, sehingga pemerintah bisa mengimplementasikan untuk kepentingan publik.
BACA JUGA: Ini Kebijakan Terbaru MenPAN-RB Azwar Anas, Berlaku Januari 2023
Melalui penerapan digitalisasi, seperti yang dilakukan Bank Mandiri, maka masyarakat memiliki pilihan untuk datang langsung ke pusat layanan yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) atau melalui MPP Digital yang akan dibangun.
Setidaknya terdapat tiga fokus pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan elektronik, pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak.
Pelayanan bergerak diperuntukkan bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan digitalisasi.
Selain itu, juga dapat bergerak lincah hingga ke pasar tradisional.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris KemenPAN-RB Rini Widyantini menyampaikan pembentukan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan awal dari pembentukan super app ke depan yang mengintegrasikan berbagai macam pelayanan.
Saat ini pembangunan MPP sendiri masih terbilang silo antarsatuan kerja, sehingga diperlukan digitalisasi untuk mengintegrasikan layanan sebelum melakukan loncatan ke super app.
“Perlu ada prioritas apa semua MPP akan dijadikan model layanan super app, tetapi yang pertama adalah perbaikan bisnis proses di masing-masing MPP,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa menyampaikan berdasarkan pengalaman serta apa yang dibangun Bank Mandiri menjadi sesuatu yang berharga untuk perbaikan pelayanan publik ke depan.
Dari 103 MPP yang telah berdiri di seluruh Indonesia telah memiliki sistem masing-masing sehingga perlu pengintegrasian agar menjadi lebih baik.
“Harapan kami sebenarnya ada satu sistem dalam MPP sendiri yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan yang sudah ada,” jelasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad