jpnn.com, JAKARTA - Di depan kepala daerah, MenPAN-RB Azwar Anas bicara soal SPBE. Singgung harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah berusaha mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menyentuh banyak program, seperti digitalisasi pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga peningkatan investasi.
BACA JUGA: Mendagri Mendatangi Kantor MenPAN-RB Azwar Anas, Diskusi Serius, Hasilnya?
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas pada rapat koordinasi kepala daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1)
"Digitalisasi ini menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu menyejahterakan masyarakat Indonesia," ucap Azwar Anas.
BACA JUGA: Jokowi Ajak Gubernur, Kapolda, dan Pangdam Makan Bersama, Lihat Siapa yang Semeja?
Teknologi digital menciptakan adanya bank data dan percepatan proses pelayanan. Salah satu produk utama birokrasi yang bisa diukur dan dirasakan langsung adalah pelayanan publik.
Untuk itu, Menteri Anas meminta seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) mengintegrasikan seluruh layanan milik kabupaten, kota, serta provinsi.
BACA JUGA: Pernyataan Mahfud MD soal Bentrokan TKA China vs Pekerja Lokal di Morowali Utara
KemenPAN-RB juga tengah mengakselerasi pembangunan mal pelayanan publik (MPP) digital di seluruh pemda.
Pelayanan pada MPP Digital di setiap daerah dan pemerintah pusat itu nantinya akan terintegrasi dengan portal pelayanan publik yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.
Portal itu akan menggunakan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) untuk masyarakat mendapatkan layanan.
Sistem tersebut memungkinkan masyarakat hanya perlu satu kali sign in untuk mengakses banyak pelayanan. Menteri Azwar Anas pun ingin memastikan bahwa data masyarakat tetap aman.
"Sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang. Kedepan tidak lagi diisi berulang-ulang tapi menjadi cukup sekali saja," tegas mantan kepala LKPP itu.
SPBE mencakup cara kerja pemerintahan secara luas. Birokrasi akan lebih lincah dengan penerapan teknologi, bahkan persoalan sosial dan ekonomi bisa diurai dengan birokrasi yang profesional.
Menteri Anas menegaskan reformasi birokrasi harus berdampak langsung bagi masyarakat. Misalnya, untuk peningkatan investasi dan penyederhanaan layanan usaha.
Hal itu diyakini akan berdampak pada meningkatnya taraf ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan.
Presiden Joko wi menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, reformasi birokrasi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi harus makin detail dan jelas.
Tiap organisasi pemerintah pusat dan daerah harus memahami tugas fungsi masing-masing dalam penanggulangan kemiskinan.
Menteri Anas menganalogikan setiap jajaran Forkopimda harus "mengeroyok" masalah stunting dan kemiskinan. Sebagai contoh, ada aplikasi yang memantau kesehatan ibu hamil sehingga bisa mencegah kasus stunting.
"Ke depan harapan Bapak presiden, ini semua mengeroyok tentang kemiskinan, stunting, seperti kita mengeroyok tentang Covid-19," ujar MenPAN-RB Azwar Anas. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad