jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Kedatangannya itu untuk membahas akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah bersama MenPAN-RB Azwar Anas.
BACA JUGA: Mendagri Tito Minta Pemda Mengintensifkan Pengendalian Inflasi di Tengah Ketidakpastian Global
Menurut Azwar Anas, pengembangan digitalisasi ini akan berfokus pada data yang ada di kependudukan dan pencatatan sipil.
“Ada beberapa hal penting yang kami diskusikan, termasuk tentang SPBE. Saya lihat di tempat Pak Tito, di kependudukan dan pencatatan sipil ini menjadi backbone-nya dan ke depan akan ditata dengan baik,” ujar Anas di Jakarta, Jumat (6/1).
BACA JUGA: Mendagri Tito Tunjuk Sumastro jadi Pj Wali Kota Singkawang
Lebih lanjut mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyampaikan pemerintah tengah fokus pada birokrasi yang berdampak.
KemenPAN-RB menciptakan strategi reformasi birokrasi tematik dengan empat fokus untuk mempercepat dampak nyata birokrasi, yang salah satu fokusnya, yakni pada digitalisasi sistem administrasi pemerintahan.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Menggodok Rancangan Perpres Terbaru, Targetnya PNS, PPPK dan MasyarakatÂ
“Kami akan fokus pada birokrasi yang berdampak. Jadi, dengan digitalisasi bisa cepat dan fokus,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Tito menyampaikan bahwa SPBE yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo ini memiliki banyak manfaat yang berdampak langsung untuk masyarakat.
Digitalisasi banyak manfaatnya untuk mempermudah layanan terhadap rakyat, pelayanan publik, birokrasi yang lebih baik, reform, termasuk juga pencegahan korupsi.
Disampaikan ke depan untuk mempercepat digitalisasi dalam administrasi pemerintahan tersebut KemenPAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri tandem sama untuk merumuskan langkah dan konsep yang harus dilakukan.
Mantan Kapolri ini juga menyatakan Kementerian Dalam Negeri c.q Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kompenen lain siap mendukung penuh program digitalisasi pemerintah termasuk pemerintah daerah.
Sebelumnya KemenPAN-RB juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh pada Selasa (3/1).
Rapat tersebut membahas upaya untuk peningkatan integrasi sistem administrasi kependudukan dengan beragam layanan yang bisa diakses langsung masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di seluruh Indonesia. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad