jpnn.com - MAKASSAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MenPAN-RB Azwar Anas memberikan arahan kepada para bupati se-Indonesia.
MenPAN-RB Azwar Anas meminta para bupati agar melakukan pengawasan dalam pendataan tenaga honorer.
BACA JUGA: 1 Oktober Uji Publik Pendataan Non-ASN Dimulai, Ada Honorer Bodong, Laporkan!
"Pak Menteri sudah memberikan arahan dan ini menjadi perhatian bagi kami semua di Apkasi," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Adnan Purichta Ichsan melalui keterangan yang diterima di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/9).
Adnan menyatakan pendataan untuk tenaga honorer berbeda-beda. Oleh karena itu, MenPAN-RB Azwar Anas meminta supaya permasalahan mengenai perbedaan data itu diselesaikan dengan melakukan pendataan ulang bagi para tenaga non-ASN tersebut.
BACA JUGA: Para Bupati Berkumpul Bahas Nasib Honorer dengan MenPAN-RB, Semoga Ada Kabar Baik
"Menurut MenPAN-RB, saat ini terjadi perbedaan data honorer, setiap melakukan pendataan ada perbedaan yang cukup besar. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga honorer," kata bupati Gowa, Sulawesi Selatan, itu.
Selain itu, menPAN-RB meminta para bupati atau kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.
BACA JUGA: Bupati Ini Sebut Ada Sinyal Penghapusan Honorer 2023 Dibatalkan
Sebelumnya, Azwar Anas mengatakan secara aturan penanganan masalah tenaga honorer sudah mulai dijalankan sejak 2005, kemudian berlanjut pada 2012, 2018, 2019, dan 2021.
"Jadi, sebenarnya 'warning' untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama, tetapi ada fakta kalau non-ASN ini tidak ada, maka pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten dan kota," terangnya.
Anas menjelaskan bahwa saat ini lembaganya sedang mempertimbangkan tiga alternatif penyelesaian tenaga honorer dan terus melakukan koordinasi lintas sektoral.
Skenario pertama, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN.
"Hanya saja skenario ini akan menjadi beban yang berat bagi negara dan kompetensi birokrasi kita tentu akan ada problem pada beberapa titik yang ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan," jelas Anas yang juga mantan ketua Apkasi itu.
Adapun skenario kedua, yakni tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Sementara, opsi jalan tengah yang ketiga adalah pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prioritas.
Ketiga skenario ini akan didiskusikan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI. "Yang lain bukan tidak prioritas, tetapi diselesaikan secara bertahap," ucapnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi