"Semua provinsi akan menjadi pilot project. Nanti setelah itu akan dipilih masing-masing satu kabupaten dan satu kota sebagai pilot project, sehingga secara serentak akan ada 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kabupaten, dan 33 pemerintah kota bisa melaksanakan reformasi birokrasi dalam waktu yang tidak lama lagi," tutur Azwar di hadapan para pejabat daerah, Selasa (21/2).
Penetapan daerah kabupaten/kota sebagai pilot project, terangnya, dilihat dari prestasinya selama ini. Khususnya hasil laporan kinerja dan anggaran, serta paling utama adalah sikap politik kepala daerah. “Sebab, reformasi birokrasi akan jalan bagus kalau ada komitmen dan didukung penuh oleh kepala daerahnya,” ucapnya.
Ditambah mantan wakil gubernur Aceh ini, penetapan pilot project kabupaten/kota akan dilakukan bersama-sama Kementerian PAN&RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, diharapkan ada beberapa area perubahan, antara lain struktur organisasi harus sesuai fungsi, efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, perizinan yang efisien, bisnis proses, serta peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
“Jadi kalau berbicara reformasi birokrasi, maka peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan,” tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pramono Dorong PPATK Lapor KPK
Redaktur : Tim Redaksi