jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lombok Tengah, pada Rabu (1/3) pagi tadi.
MPP tersebut merupakan salah satu sistem pelayanan satu pintu pertama yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
BACA JUGA: Pernyataan MenPAN-RB Azwar Anas Ini Bikin Honorer K2 Senang, Non-K2 Jangan Sedih
"Ini baru pertama kali kita punya Mal pelayanan publik di NTB. Tujuannya untuk meringkas pelayanan publik," kata Azwar Anas di Praya.
Menurut Azwar Anas, saat ini pihaknya sedang mendorong setiap kabupaten dan kota di Indonesia mempunyai pelayanan yang terpusat seperti Mal pelayanan publik ini.
BACA JUGA: MenPAN-RB Akui 444.687 Honorer K2 Harus Dituntaskan, Kok Malah Mendata yang Lain?
"Kami sedang mendorong dan menyiapkan di setiap daerah," ujar Azwar Anas.
Selain itu, Anas juga mendorong Pemerintah Daerah NTB untuk mengaktifkan layanan publik yang dapat dilakukan melalui ponsel.
BACA JUGA: Sentil Kapolres Lombok Tengah, MenPAN-RB Azwar Anas: Ini Amanat Presiden
Ia berharap seluruh layanan publik tersebut bisa terintegrasi dan satu atap.
"Ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan," ungkapnya.
Azwar Anas menyebutkan ke depan MPP tidak hanya untuk mengurus layanan di sektor dinas di bawah pemerintah daerah saja.
Layanan lainnya seperti yang ada di kepolisian dan kejaksaan juga bisa ditangani di MPP.
"Kami minta kepolisian juga bisa menaruh pelayanan SIM dan SKCK di MPP. Sehingga bisa menjadi alternatif rakyat terkait soal yang dibutuhkan," terangnya.
Diterangkan juga, MPP yang ada di Kota Praya Lombok Tengah itu memang saat ini masih belum maksimal.
Akan tetapi, kata dia, dengan berjalannya waktu pasti akan ada peningkatan kualitas pelayanan.
"Memang masih banyak yang perlu dipersiapkan dulu untuk lebih maksimal," paparnya.
Tempat yang sama, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyebutkan bahwa, jumlah pelayanan di MPP Lombok Tengah mencakup 20 organisasi perangkat Daerah (OPD).
Menurut Pathul, sebanyak 160 jenis layanan yang dapat diakses melalui MPP itu, seperti layanan perizinan dan non perizinan.
"Baik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dan sebagainya," kata Pathul.
Pathul mengatakan MPP ini akan semakin menyederhanakan sistem birokrasi. Ia berharap pelayanan publik yang ada di Lombok Tengah akan lebih efektif dan efisien.
"Tiga bulan awal kami bangun, sudah mulai tertata persoalan di MPP," ungkap Pathul.
Diakui juga olehnya, MMP Lombok Tengah saat ini masih membutuhkan alat pendukung untuk mempermudah pelayanan.
Hanya saja, kata dia, saat ini pihaknya sedang mengusahakan agar seluruh perangkat yang dibutuhkan segera tersedia.
"Sekarang yang kami butuhkan ialah penunjang perangkat lunak di semua pelayanan," pungkas Pathul. (mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah