JAKARTA - Masih banyaknya daerah yang belum mengajukan hasil analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK), membuat pemerintah pusat heran. Padahal, sudah hampir dua ribu analis yang telah dihasilkan dalam pelatihan anjab sejak tahun lalu.
"Harusnya kalau sudah banyak analisnya, berarti makin banyak juga daerah yang melaporkan anjab dan ABK-nya. Tapi nyatanya kan tidak," sesal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Jakarta, Kamis (12/4).
Azwar pun meminta Pemda secepatnya memasukkan hasil anjab dan ABK. "Memang deadline moratorium CPNS-nya sampai 31 Desember 2012, tapi hasil anjab dan ABK harus segera dilaporkan. Apalagi bagi daerah yang akan mengangkat CPNS dari honorer tertinggal, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan pegawai 2013," tuturnya.
Untuk mendorong pemda, menteri yang juga politisi PAN ini mengaku telah menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN). Azwar meminta BKN sebagai lembaga teknis untuk mengkoordinasikannya dengan pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat menambahkan, BKN memang telah menyampaikan surat kepada PPK daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. "Tujuannya untuk segera melengkapi dokumen dimaksud," ujarnya.
Bagi pemda yang telah mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan (workshop) anjab yang diselenggarakan Kementerian PAN&RB dan BKN, juga diminta untuk segera menyampaikan hasil anjab dan ABK kepada Menteri PAN&RB dengan tembusan kepada Kepala BKN. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Riau Rusli Zainal Dicekal Keluar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi