JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz meminta seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Deputi Perumahan Formal untuk memprioritaskan pelaksanaan pembangunan serta mengevaluasi program perumahan formal seperti rumah susun (Rusun) untuk masyarakat. Pasalnya pembangunan Rusun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni di tengah keterbatasan lahan saat ini.
"Pembangunan Rusun merupakan salah satu program yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat luas," kata Djan Faridz di Jakarta, Kamis (31/1).
Dia mencontohkan, pemda dan masyarakat dapat melihat secara langsung proses pembangunan Rusun serta manfaat yang diperolehnya.
Selain itu, kebanyakan penerima manfaat Rusun yang dibangun oleh Kemenpera juga memiliki hubungan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Rusunawa untuk TNI misalnya, terkait dengan Kementerian Pertahanan. Demikian juga Rusunawa untuk mahasiswa berhubungan dengan Kementerian Pendidikan serta Rusunawa untuk santri pondok pesantren berkaitan dengan Kementerian Agama dan pembangunan rumah khusus perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Pelayanan terhadap kebutuhan Rusun sangat terkait erat dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Oleh karena itu, pembangunan Rusun harus mendapat perhatian khusus dari jajaran Deputi Perumahan Formal,” harapnya.
Sementara itu, Deputi Perumahan Formal Pangihutan Marpaung menuturkan, saat ini program perumahan kebanyakan terfokus pada pembangunan Rusunawa, sedangkan pembangunan Rusunami seperti mati suri. Hal ini harus mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat, daerah serta para pengembang supaya pembangunan Rusunami bisa tetap berjalan.
Terkait dengan percepatan pembangunan rumah tapak khususnya bagi PNS, Kemenpera juga telah meminta Perumnas untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Namun demikian, dari 57 kabupaten/kota yang telah menjalin kerja sama dengan Perumnas, baru sekitar 13 daerah yang pembangunannya terlaksana di lapangan.(esy/jpnn)
"Pembangunan Rusun merupakan salah satu program yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat luas," kata Djan Faridz di Jakarta, Kamis (31/1).
Dia mencontohkan, pemda dan masyarakat dapat melihat secara langsung proses pembangunan Rusun serta manfaat yang diperolehnya.
Selain itu, kebanyakan penerima manfaat Rusun yang dibangun oleh Kemenpera juga memiliki hubungan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Rusunawa untuk TNI misalnya, terkait dengan Kementerian Pertahanan. Demikian juga Rusunawa untuk mahasiswa berhubungan dengan Kementerian Pendidikan serta Rusunawa untuk santri pondok pesantren berkaitan dengan Kementerian Agama dan pembangunan rumah khusus perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Pelayanan terhadap kebutuhan Rusun sangat terkait erat dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Oleh karena itu, pembangunan Rusun harus mendapat perhatian khusus dari jajaran Deputi Perumahan Formal,” harapnya.
Sementara itu, Deputi Perumahan Formal Pangihutan Marpaung menuturkan, saat ini program perumahan kebanyakan terfokus pada pembangunan Rusunawa, sedangkan pembangunan Rusunami seperti mati suri. Hal ini harus mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat, daerah serta para pengembang supaya pembangunan Rusunami bisa tetap berjalan.
Terkait dengan percepatan pembangunan rumah tapak khususnya bagi PNS, Kemenpera juga telah meminta Perumnas untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Namun demikian, dari 57 kabupaten/kota yang telah menjalin kerja sama dengan Perumnas, baru sekitar 13 daerah yang pembangunannya terlaksana di lapangan.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asosiasi Travel Agent Minta Batavia Air Kembalikan Deposit
Redaktur : Tim Redaksi