"Pemerintah telah sembrono, seharusnya pemuda jangan mudah dikoptasi dengan pola-pola intervensi. Atau menggiring pemuda untuk dimanfaatkan. "Produk yang menghasilkan KNPI yang sah, ya ada di KNPI dibawah kepemimpinan saya,” kata Akbar kepada wartawan di kantor DPP KNPI, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/10).
Menurut Akbar, secara fakta kepengurusannya diakui oleh DPR dan Menpora sendiri yang ditandai dengan adanya pertemuan beberapa waktu lalu. Termasuk kata dia, penerimaan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dengan mengadakan kirab pemuda nusantara 28 Oktober 2012 sebagai peringatan hari Sumpah Pemuda.
Akbar menjelaskan Rakernas KNPI kubu Taufan EN Rotorasiko yang tengah berlangsung di Lombok dilakukan oleh pengurus KNPI yang tidak sah secara konstitusi. "Menpora jangan mengaduk-aduk masalah pemuda hanya untuk kepentingan dalam melindungi berbagai kasusnya baik Hambalang maupun wisma atlet," katanya.
Jika persoalan kepemimpinan KNPI tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, maka bukan tidak mungkin pihaknya akan menempuh langkah hukum. “Namun tentunya kami berharap langkah hukum ini adalah sebagai solusi yang terakhir,” tandas Akbar.
Hal yang sama dikatakan Ketua Bidang Perdagangan KNPI, Muhammad Rafik. Rafik memprotes sikap Menpora Andi Mallarangeng yang justru mendukung KNPI ilegal dengan menghadiri Rakernas di NTB. "Saya melihat ini ada beberapa kepentingan, seharusnya Andi bersikap tegas, jangan menutup mata atas masalah yang terjadi diantara pemuda," ujar Rafik.
Rafik juga justru mempertanyakan anggaran yang digelontorkan untuk kongres sebesar Rp 3,5 miliar yang tidak ada laporan pertanggungjawaban. "Justru sekarang Menpora kembali mengeluarkan dana untuk Rakernas," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Evaluasi Lima Tahunan, Prioritaskan Daerah Terpencil
Redaktur : Tim Redaksi