jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Stafsus Menpora) Ardima Rama Putra menyampaikan bagaimana Kemenpora menjadi lembaga yang inklusif di masa Menpora Dito Ariotedjo.
Dia, yang merupakan penyandang disabilitas, diberi kesempatan untuk menjadi ‘pembisik’ dari Menpora.
BACA JUGA: Pesan Menpora Dito kepada PBSI di Bawah Kepemimpinan Fadil Imran
“Saya diberi kesempatan menjadi Staf Khusus Menpora Bidang Kebijakan Prestasi dan Industri Olahraga. Jika biasanya orang underestimate dan meragukan kemampuan disabilitas, tetapi menpora berani menunjuk saya,” ucap Ardima.
Ardima mengisi jabatan yang tak khusus untuk disabilitas. Jabatan itu pun sebenarnya bisa dipegang oleh orang yang biasa.
BACA JUGA: Menpora Dito Lepas Peserta SSEAYP ke-48, Ini Pesan yang Disampaikan!
“Saya tak hanya mengisi posisi yang kosong sebagai ‘syarat’ ada disabilitas. Jauh lebih dari itu, saya memegang posisi yang sebenarnya bisa diisi oleh orang normal,” katanya.
Dia menceritakan bahwa Kemenpora adalah lembaga inklusif. Lembaga itu tak membeda-bedakan disabilitas atau tidak. Semua punya posisi yang sama.
BACA JUGA: Menpora Dito Sambut Baik Final DBL Seri Jakarta Digelar Kembali di Indonesia Arena
“Ini membuktikan bahwa Menpora, dan Kemenpora inklusi. Tidak membeda-bedakan apakah anda disabilitas atau bukan. Ketika anda memang memiliki kemampuan, maka anda berhak untuk mengisi posisi itu,” ujarnya.
Ardima aktif dalam dunia basket. Dia pernah aktif di Perbasi Kota Jakarta Timur, lalu Perbasi Pusat sebagai Waketum. Kini, dia diamanahi sebagai Plt Ketum Perbasi.
Selain itu, dia menjadi Panitia di Asian Para Games 2018, FIBA Asia Cup 2021, FIBA World Cup 2023
Ardima mengaku, selama memberikan masukan soal peningkatan prestasi dan industri olahraga, dia merasa suaranya didengar oleh Dito.
“Alhamdulillah, Menteri Dito mendengar dan mencermati masukan saya di bidang peningkatan prestasi dan pengembangan industri olahraga,” katanya.
Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) pada 3 Desember, Ardima berharap Kemenpora semakin inklusif. Dia berharap semua kebijakan di Kemenpora bisa melibatkan dan mendengar disabilitas.
“Termasuk program-program kemenpora yang lain untuk lebih banyak mengafirmasi keterlibatan difabel dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan di kemenpora,” Ketua Dewan Pertimbangan Pusat NPC Indonesia itu.(dkk/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Amjad