jpnn.com - JAKARTA - Rencana penghapusan posisi wakil menteri di kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat tanggapan beragam.
Mensesneg Sudi Silalahi mengungkapkan, hadirnya posisi wamen di pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memang diperlukan, terutama di sejumlah kementerian, selain di Kementerian Luar Negeri. Pasalnya, ketika menteri memiliki kegiatan lain, Wamen dapat menggantikannya di sidang-sidang bersama parlemen.
BACA JUGA: Ini Alasan SBY Lebih Suka Ngomong di YouTube
"Contoh Kementerian Keuangan, itu ada dua wamen. Karena apa, tugasnya complicated. Misalnya nanti ada rapat-rapat mengenai anggaran di DPR, DPR-nya enggak mau kalau diwakili oleh eselon I atau Dirjen, harus wakil menteri. Makanya itu ada dua wamen," kata Sudi di Jakarta, Selasa (16/9).
Beberapa hal dalam kerja kementerian, kata dia, menteri membutuhkan seorang wakil. Menurutnya, beban kerja menteri perlu dibantu wakilnya karena belum tentu dapat diwakilkan oleh pejabat lainnya di kementerian.
BACA JUGA: Umumkan 34 Menteri, Jokowi Dinilai Ingkar Janji
"Justru berdasarkan keperluan kita makanya dulu ada Wamen itu. Kita rasakan sekali beban pekerjaan menteri-menteri tertentu itu sehingga perlu Wamen," sambung Sudi.
Meski memiliki pendapat yang berbeda, Sudi menyatakan penghapusan Wamen adalah hak dari pemerintahan Jokowi dan JK.
BACA JUGA: Soal Postur Kabinet, Bamsoet Sebut Jokowi Mulai Terlihat Sontoloyo
"Kalau sekarang mungkin dengan kebijakan yang baru mungkin akan ada solusi dan sebagainya itu tentu kebijakan pemerintahan baru," tandas Sudi.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LPSK: Perhatikan Keamanan Saksi di Persidangan
Redaktur : Tim Redaksi