jpnn.com, SUKABUMI - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha perlu bersinergi untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
"Arahan Presiden mereka harus diurus bersama-sama pemda, pemerintah pusat, dan pengusaha melalui CSR mereka," kata Mensos saat meninjau Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih Palabuhanratu Sukabumi, Jawa Barat, Jumat.
BACA JUGA: Tim Psikososial Terus Dampingi Korban Ledakan Bom
Pada peninjauan tersebut Mensos menyerahkan bantuan senilai Rp80 juta untuk permakanan bagi 112 ODGJ yang ditangani panti tersebut.
Panti yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat itu menempati bekas gedung SMK Pelayaran Palabuhanratu yang dipinjamkan pemda.
BACA JUGA: Bantuan PKH Naik hingga 85 Persen Tahun Depan
"Terkait gedung ini status pinjaman pemda, tadi saya katakan pemda sudah siapkan lahan 2.000 hektare maka pengelola segera siapkan rancangan dan nanti kita sama-sama urun rembug segera diselesaikan," katanya.
Mengingat kondisi yang serba terbatas tersebut, Mensos yang didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto mengajak semua pihak untuk melakukan yang terbaik dalam menangani ODGJ.
BACA JUGA: Mensos Terjunkan Tim Psikososial untuk Dampingi Korban Bom
"Kami tidak ingin membiarkan mereka berkeliaran di tengah jalan, negara harus hadir di situ. Representasi kehadiran negara adalah pemerintah, pemerintah akan membuat kebijakan untuk menangani masalah ODGJ melalui program-program yang jelas," tambah Mensos.
Bantuan yang diserahkan tersebut kata Idrus, untuk menjamin makanan kepada para ODGJ di Panti Aura Welas Asih. Sementara gedung tempat ODGJ di Panti Aura Welas Asih masih status pinjaman dari Pemda Sukabumi.
Informasi yang diperolehnya kata Idrus, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan panti. Nantinya pihak panti diminta menyiapkan gambar dan rincian dana yang diperlukan. Selanjutnya akan dilakukan urun rembug supaya pembangunan bisa segera diselesaikan.
'' Karena disini sudah ada 112 orang dengan gangguan jiwa,'' ujar Idrus. Ia mengaku terenyuh melihat kondisi ODGK karena bukan kehendaknya menempati tempat tersebut.
Oleh karena itu ungkap Idrus, pemerintah melakukan yang terbaik bagaimana mengurus dan melakukan langkah dalam rehabilitasi. Harapanya mereka bisa kembali normal. Namun diakui Idrus, anggaran untuk penanganan ODGJ ada tapi tidak banyak atau terbatas. Terlebih jumlah ODGJ semakin hari makin banyak. Keberadaan mereka kata Idrus tetap harus diurus secara bersama baik pemerintah daerah dan pusat.
Sehingga lanjut Idrus, pemerintah tidak akan membiarkan mereka berkeliaran di tengah jalan. Sehingga negara harus hadir untuk membuat kebijakan yang mendukung penanganan ODGJ. Ketua Yayasan Aura Welas Asih Deni Solang mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada mensos yang sudah mengunjungi panti.
''Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap ODGJ dan bebas pasung,'' imbuh dia.
Pemerintah telah menargetkan Indonesia Bebas Pasung pada 2019. Saat ini masih banyak ODGJ yang dipasung dan tidak mendapatkan penanganan yang baik.
Menurut Mensos, pemerintah punya komitmen yang kuat untuk mencapai target tersebut.
Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk target bebas pasung yaitu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar memastikan obat-obatan untuk ODGJ terpenuhi.
"Mereka yang dipasung rata-rata karena ODGJ ini masih aktif, kadang-kadang menyerang juga jadi membutuhkan obat-obatan. Kami juga melakukan pendekatan dengan pemda," ujar Edi.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemensos Salurkan Bantuan Rp 767,2 juta untuk Banjarnegara
Redaktur & Reporter : Budi