jpnn.com, BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Nahdlatul Ulama (NU) masih tergolong miskin. Menurutnya, mayoritas warga miskin berada di desa.
Khofifah menyatakan hal itu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU di Sentul, Kabuapaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/3). "Warga miskin di desa dua kali lipat dari jumlah warga miskin di kota. Dan jujur saya sampaikan kebanyakan adalah warga NU," ungkapnya.
BACA JUGA: Rapimnas Muslimat NU Fokus Bahas Penguatan Organisasi
Khofifah yang juga pimpinan Muslimat NU itu lantas membeber data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada September 2016, angka kemiskinan di kota mencapai 7,73 persen, sedangkan di desa mencapai 13,96 persen.
Ternyata, angka itu tidak banyak berubah dibandingkan September 2015. Kala itu kemiskinan di kota mencapai 8,22 persen, sedangkan di desa 14,09 persen.
BACA JUGA: Mensos Dorong TAGANA Asah Kemampuan Cegah Bencana
Selain itu, katanya, disparitas kemiskinan masyarakat kota dan desa pun masih hampir dua kali lipat. Pada Maret 2016, kemiskinan di kota mencapai 7,79 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 14,11 persen.
Menurut Khofifah, sebenarnya hampir semua desa memiliki produk khas unggulan. Namun, karena minimnya modal, pengetahuan dan pendampingan, produk mereka tidak berkembang sehingga bernilai jual rendah.
BACA JUGA: Golkar Pengin Usung Khofifah di Pilgub Jatim
Khofifah menambahkan, mayoritas warga desa bermata pencaharian dari pertanian. Namun, sekarang petani memang harus diajak memberi nilai tambah pada hasil panen mereka.
Menurut Khofifah, tetani harus mengolah hasil panen agar memiliki nilai tambah. “Konsep petik, olah, kemas, jual menurut saya sangat relevan untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memberdayakan masyarakat desa," imbuhnya.
Sedangkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo yang hadir pada Rapimnas Muslimat NU juga mengajak kalangan nahdliyin aktif mengawasi penggunaan dana desa. Tujuannya agar dana desa tak diselewengkan.
Eko menambahkan, Presiden Joko Widodo terus menaikkan anggaran dana desa. Dari dana desa Rp 20,8 triliun pada 2015, lantas meningkat menjadi Rp 46,96 triliun pada 2016.
Sedangkan dana desa yang dipatok pada APBN 2017 mencapai Rp 60 triliun. “Dan tahun depan akan dinaikkan lagi oleh Bapak Presiden menjadi Rp 120 triliun," lanjut Eko.
Dari nominal anggaran Rp 60 triliun yang diterima tahun ini, Kementerian Desa akan membagikannya ke 74.910 desa di Indonesia. “Setiap desa akan mendapat anggaran sebesar Rp 800 juta atau lebih,” ucapnya.(jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemensos Tampung WNI Terduga ISIS Deportan dari Turki
Redaktur : Tim Redaksi