jpnn.com - MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) dan beras bagi rakyat miskin (raskin) telah disalurkan sebelum lebaran.
Mensos mengaku sudah menerima laporan dari Dinsos disana yang mengatakan PSKS dan raskin sengaja dipercepat untuk membantu masyarakat yang sedang berpuasa dan merayakan hari raya idul fitri sekaligus meminimalisir terjadinya inflasi.
BACA JUGA: Soal Rusuh Papua, Pernyataan Pemerintah Dinilai Membingungkan
"Penyalurannya dapat terlaksana sebelum lebaran. Kami akan memantau penyaluran PSKS dan raskin serta selesai sebelum lebaran," tegas Khofifah.
Dia menegaskan proses penyaluran PSKS melalui kantor pos dan raskin berada di Bulog Kalteng, sehingga Dinsos provinsi hanya berperan memantau dan memastikan telah sampai tepat waktu serta tepat sasaran.
BACA JUGA: OC Kaligis Cs akan Laporkan KPK ke Bareskrim
"Kami dibantu Dinsos kabupaten/kota se-Kalteng akan memantau penyalurannya. Sesuai surat Menteri Sosial, ya harus sudah disalurkan sebelum lebaran," kata Guntur.
Terpisah, Kepala Kantor Pos Palangka Raya Surya Hambali mengaku tidak mempermasalahkan dan siap menyalurkan PSKS sebelum lebaran. Hanya, pihaknya harus mendapatkan informasi dari Pemerintah Pusat terkait kapan akan dimulai penyalurannya.
BACA JUGA: GIDI Bantah Edarkan Surat Provokasi Insiden Tolikara, Lantas Siapa?
Dia mengatakan, percepatan penyaluran PSKS sebenarnya tidak perlu terjadi apabila tujuan bantuan tersebut dilaksanakan masyarakat. Sebab, sesuai namanyan, PSKS untuk simpanan masyarakat miskin dan peningkatan perekonomian.
"Tapi yang selama ini terjadi kan digunakan untuk konsumsi saja. Kita maunya tidak melulu memberi ikan tapi memberi kail dan umpan sehingga masyarakat bisa mengembangkan sendiri ekonominya," Hambali.
Dia pun meminta masyarakat pintar-pintar mengelola keuangan dan dana yang diberikan pemerintah untuk penghidupannya apalagi bantuan dari pemerintah kan tidak hanya PSKS, ada juga Program Keluarga Harapan (PKH) serta program raskin.
"Ini yang mau kita arahkan agar masyarakat berkembang, terutama yang masih muda-muda ya. Kalau yang sudah tua kan memang sudah kewajiban negara untuk menjamin kehidupan mereka," kata Hambali. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Pastikan Rusuh Tolikara Bukan Terkait SARA
Redaktur : Tim Redaksi