jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintahan pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla sering memberikan pernyataan yang saling bertabrakan terkait sebuah kejadian.
"Yang paling baru adalah kesimpang-siuran tentang pembakaran masjid di Tolikara. Pemerintah saling membantah. Kesimpang-siuran seperti ini bisa membingungkan dan ketidakpastian informasi," kata Daulay, Senin (20/7).
BACA JUGA: OC Kaligis Cs akan Laporkan KPK ke Bareskrim
Dia menambahkan, dalam tragedi itu pernyataan JK berbeda dengan Menteri Agama. JK menilai, penyebab insiden itu ialah adanya peraturan daerah yang melarang rumah ibadah Islam memakai pengeras suara.
"Namun pernyataan Wapres itu dibantah oleh Menteri Agama yang menegaskan tidak benar bahwa di sana ada perda seperti itu. Wacana membuat perda itu memang ada," imbuh Daulay.
BACA JUGA: GIDI Bantah Edarkan Surat Provokasi Insiden Tolikara, Lantas Siapa?
Menurt politikus PAN itu, hal tersebut menunjukkan tidak adanya informasi valid yang diterima pemerintah pusat. Fakta ini dikhawatirkan akan berpengaruh dalam proses penanganan dan pengusutan kasus tersebut.
"Bisa jadi, dengan perbedaan informasi ini membuat masyarakat kesulitan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di sana," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Mendagri Pastikan Rusuh Tolikara Bukan Terkait SARA
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Wapres dan Menag Tak Satu Suara, Informasi Insiden Tolikara jadi Kurang Valid
Redaktur : Tim Redaksi