jpnn.com, SURABAYA - Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menerapkan program Pahlawan Ekonomi untuk pemberdayaan penerima manfaat di Kementerian Sosial (Kemensos).
Bu Risma, sapaan akrab Mensos Tri Rismaharini, telah menyampaikan hal tersebut dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Tidak Kenal Lelah, Pulang dari NTT, Mensos Risma Langsung Menemui Korban Gempa Malang
“Di Kemensos ini kan ada Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana ada aspek pemberdayaan di situ. Nah, saya waktu (menjabat) wali kota Surabaya kan mengembangkan (program) Pahlawan Ekonomi. Jadi, ini saya coba untuk dipadukan,” kata Bu Risma dalam acara bincang-bincang di Radio Suara Surabaya, Sabtu (17/4).
Menurut Risma, dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, paparannya terkait persoalan ini juga mendapatkan tanggapan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. “Pak Kepala Bappenas menyampaikan, ‘Bu, pola ibu di Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi kami adopsi ya’,” ungkap Bu Risma.
BACA JUGA: HNW Minta Mensos Tri Rismaharini Bersikap Adil
Dengan memadukan dua program ini, mantan wali kota Surabaya yang menjabat dua periode ini ingin melakukan akselerasi. Menurutnya, dengan program bantuan tunai Rp 300 ribu per bulan dibutuhkan intervensi tambahan agar keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mandiri secara ekonomi.
Program Pahlawan Ekonomi yang digagas Bu Risma ini fokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera di Surabaya. Pahlawan Ekonomi membidik perempuan (istri) sebagai potensi menggerakkan mesin kedua perekonomian.
BACA JUGA: Apresiasi Mentor dan Pengusaha Muda, Sandiaga Uno: Mereka Pahlawan Ekonomi
“Di Jakarta saya menemui beberapa pemulung. Saya tanya mereka pendapatannya sekitar Rp 30 ribu sudah berdua dengan suami-istri. Kalau sebulan mereka dapat Rp9 00 ribu, ini tentu tidak mungkin mereka bisa mengakses perumahan. Maka, yang kami lihat mereka kan tidur di gerobak,” katanya.
Sisi lain, PKH sebagai program prioritas nasional dalam percepatan penanganan kemiskinan, mengadopsi dan berorientasi pada kemandirian KPM.
Kemensos mengembangkan Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang menyasar KPM PKH graduasi dengan rintisan usaha.
ProKUs adalah program lanjutan dari PKH, untuk melatih secara mandiri para KPM dengan potensi usaha yang dimiliki, agar usaha mereka lebih berkembang lagi.
Prokus tidak hanya memberikan dana, namun juga bimbingan para mentor sesuai jenis usaha KPM.
Sejauh ini, ProKUS sudah banyak memberikan manfaat kepada penerima bantuan.
Salah satu penerima ProKUS di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Alif Riyawan merasakan manfaat dari program tersebut. Melalui rintisan usaha teh tarik, Alif kini makin optimistis menatap masa depan.
“Sebelumnya, ekonomi keluarga saya sedang down. Di 2020, ada ProKUS dari Kementerian Sosial dengan bantuan sebesar Rp 3,5 juta. Dari sana, saya kembangkan usaha saya dari sisi produksi,” katanya di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Pemerintah menetapkan dua program prioritas nasional dalam penangana kemiskian di Kemensos, yakni PKH dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
PKH dialokasikan anggaran Rp 28,7 triliun, target 10 juta KPM, dengan indeks tergantung pada komponen dalam keluarga.
Kemudian untuk Program Sembako/BPNT dialokasikan anggaran Rp 45,12 triliun dengan target 18,8 juta KPM.
Penyaluran dilakukan setiap bulan, selama 6 bulan (Januari–Desember) dengan indeks Rp 200.000 per bulan per KPM.
Hari ini Bu Risma melakukan serangkaian kunjungan di Surabaya.
Selain hadir sebagai narasumber Program Kelana Kota di Suara Surabaya FM, Mensos Tri Rismaharini juga dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi Sepuluh November. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy