Mensos Risma Paparkan Strategi Penanganan Masalah Sosial di Konferensi Tingkat Menteri OKI

Kamis, 08 Juni 2023 – 18:40 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo, Mesir, Selasa (6/6). Foto: Dokumentasi Humas Kemensos

jpnn.com, KAIRO - Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan langkah strategis dalam penanganan masalah sosial dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo, Mesir, Selasa (6/6).

Mensos Risma yang akrab disapa menyampaikan Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah nyata dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

BACA JUGA: Jurus Mensos Risma Memotivasi Mama-Mama Perajin Batik di Biak Numfor, Bikin Terharu

Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah menyusun sistem perlindungan sosial dan kebijakan yang meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam kesempatan yang dihadiri delegasi dari 40 negara itu, Mensos Risma memaparkan secara lengkap kebijakan dan program Kemensos dalam menangani berbagai masalah sosial.

BACA JUGA: Harlah Pancasila, Mensos Serahkan Kapal Fiber Hingga Penuhi Gizi Anak di Distrik Agats

Dia menjelaskan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan, pemerintah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan pengambilan data lebih terperinci tentang profil Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Hingga saat ini, setidaknya 100 juta penerima manfaat terdaftar dalam DTKS dengan 1.040 juta penyandang disabilitas," papar Mensos Risma.

Dia menegaskan DTKS menjadi acuan pelaksanaan program jaminan kesehatan gratis (PBI-JKN).

"Membebaskan lebih dari delapan ribu orang dari pasung,” bebernya dalam konferensi yang mengangkat topik 'Social Justice and Social Security' itu.

Mensos Risma menyampaikan DTKS juga menjadi penopang penyelenggaraan program perlindungan dan sistem jaminan sosial untuk keluarga miskin, yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

“Tahun 2022, kami telah menjangkau hampir 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta penerima manfaat Sembako,” ungkap mantan Wali Kota Surabaya itu.

Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah juga menyelenggarakan program perlindungan sosial selama pandemik.

Bersama PT Pos Indonesia sebagai penyalur, kelompok masyarakat terdampak pandemi menerima bantuan berupa BLT BBM dan BLT minyak goreng.

Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin, Kemensos membantu dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Program ini memberikan bantuan usaha dan peningkatan kapasitas kewirausahaan.

“Tahun lalu, program ini mencapai dan meningkatkan taraf hidup 10 ribu keluarga di seluruh Indonesia,” sebut Mensos Risma.

PENA membantu usaha mikro di 5 klaster, yakni kuliner, kerajinan tangan, barang dan jasa, pertanian dan perkebunan.

Untuk mendorong pendapat kelompok marjinal, pemerintah telah membangun dua rumah susun 5 lantai dan akan memperbanyak sedikitnya 14 rusunawa lagi di 8 lokasi di seluruh Indonesia.

“Lantai dasar di rusunawa ini diprioritaskan untuk lansia atau penyandang disabilitas. Untuk sewa satu unitnya mulai dari Rp 10 ribu per bulan atau hanya sekitar USD 0,7 per bulan,” paparnya.

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi perhatian penting.

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, Kemensos mendirikan galeri Sentra Kreasi Atensi (SKA). Kisah sukses telah dapat dirasakan di berbagai lokasi, termasuk di antaranya Café More Bandung, ARTNE Coffee di Tabanan Bali, Batik Ciprat, dan sebagainnya.

Kemensos telah melakukan langkah nyata untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan membagikan tongkat penuntun adaptif dengan fitur-fitur inovatif seperti sensor panas, banjir atau air mengalir dan detektor bahan kimia berbahaya, dan GPS.

Pemerintah melaksanakan operasi katarak besar-besaran dilakukan di seluruh negeri, termasuk kepada anak-anak.

“Sekali jalan, setidaknya 300 anak diperiksa, dan dirawat, dan bila memang dinyatakan katarak maka langsung dioperasi,” katanya.

Menurut Mensos Risma, dengan kampanye secara sistematis, pemerintah mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas.

"Kami meluncurkan program Indonesia Mendengar, Indonesia Melihat, dan Indonesia Melangkah," sebut Mensos Risma.

Lebih lanjut Mensos Risma juga menyampaikan, sebagai negara yang berada di sekitar mega-thrust dan ring of fire terbesar di dunia, pemerintah Indonesia memastikan terus meningkatkan ketahanan penyandang disabilitas menghadapi ancaman bencana.

“Di daerah bencana, kami membangun pusat pengungsian besar-besaran untuk mendukung dan memastikan semua kelompok mendapatkan perlindungan,” terangnya.

Untuk menghadapi kemungkinan bencana yang begitu besar, Kemensos menyediakan bufferstock di lumbung sosial.

Dia menyebutkan saat ini terdapat 484 titik logistik (lumbung sosial) di 544 kecamatan di 145 kabupaten/kota, 29 provinsi.

Bantuan menjadi lebih dekat dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Lumbung sosial diisi stok beras, makanan instan siap saji, kotak obat P3K, selimut, kasur, tenda, pakaian dewasa, popok bayi, generator listrik, dan perahu karet.

Kemensos juga menerjunkan 39 ribu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) termasuk difagana, dan pendamping sosial lainnya dilatih untuk dapat merespons cepat.

“Kami juga punya Kampung Siaga Bencana tersebar di 936 lokasi di 34 provinsi,” pungkasnya. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler