jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan kementerian yang dipimpinnya berkomitmen kuat menyalurkan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Dia juga memastikan adanya tindak lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos) terhadap setiap laporan yang terindikasi kurang tepat sasaran sebagaimana laporan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022.
BACA JUGA: KPK Apresiasi Kemensos Manfaatkan Data Kependudukan Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Terkait laporan tersebut, Mensos Risma memastikan jajaran Kemensos telah menindaklanjuti secara kelembagaan sebelum laporan tersebut terpublikasi.
Temuan BPK terdiri dari 3 bagian, yakni penetapan dan penyaluran bansos program sembako, penetapan dan penyaluran bansos PKH, dan penetapan dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM).
BACA JUGA: Ada Rasa Kesetiakawanan di Program Permakanan Bagi Lansia, Kemensos Gandeng Pokmas
Mensos Risma mengungkapkan temuan tersebut bersifat administratif, berupa perbaikan terhadap mekanisme penyaluran bansos.
Atas temuan tersebut, Kemensos telah menyerahkan dokumen tindak lanjut dalam pemantauan semester I-2023 untuk mendapatkan penetapan status dari BPK.
“Jadi ini bagian dari proses proses pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara," kata Mensos Risma melalui keterangan tertulis, Jumat (23/6).
Sejak awal menjabat sebagai Mensos, Risma memastikan Kemensos sangat kooperatif terhadap mekanisme pangawasan oleh lembaga terkait, termasuk BPK.
"Saya memastikan Kemensos telah menyerahkan laporan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK,” tegasnya.
Sebagai bentuk langkah nyata dalam perbaikan data, Kemensos mengambil langkah cepat terkait 10.249 KPM penerima bansos sembako/BPNT, di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.
Informasi tersebut diketahui hasil deteksi sistem Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), beberapa bulan lalu.
Pada database Kemensos, KPM tersebut terverifikasi sebagai orang miskin dengan berbagai status, ada cleaning service, buruh, dan sebagainya.
Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Kami akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti akan dievaluasi,” kata Mensos Risma, beberapa waktu lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan apresiasi atas penguatan system pencegahan korupsi.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menempatkan Kemensos di posisi atas dari 76 kementerian atau lembaga yang memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).
"Kami serahkan penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksi yang dilakukan Kemensos adalah utilisasi atau penggunaan NIK,” kata Pahala kepada awak media, belum lama ini.
Peran Penting Pemda dalam Perbaikan DTKS
Pemerintah daerah (pemda) memainkan peran kunci dalam perbaikan DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan peran pemda dalam melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas,” beber Mensos Risma.
Pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak.
Merujuk pada UU 13/2011 tersebut, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini termuat pada pasal 8, 9, dan 10 yang pada intinya mengamanatkan, pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Pada pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
“Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung," tegas mantan Wali Kota Surabaya itu.
Dia menegaskan Kemensos tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah.
"Saat ini, saya mengesahkan data setiap bulan. Minggu pertama dan kedua, itu kami menunggu data dari daerah. Minggu ketiga untuk verifikasi, dan minggu kempat untuk pengesahan," papar Mensos Risma.
Masalahnya, lanjut Mensos Risma mengungkapkan, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran.
Untuk itu, Mensos Risma mengingatkan kembali pemda dan jajarannya untuk aktif dan mengawal dengan sungguh-sungguh proses pemutakhiran data.
Hal ini mengingat data kemiskinan bersifat dinamis.
Pasalnya ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima.
Fitur Usul Sanggah
Untuk mendorong perbaikan data kemiskinan dan meningkatkan ketepatan penyaluran bansos, telah dilakukan inovasi dengan mengaktivasi fitur 'usul' dan 'sanggah' pada aplikasi Cek Bansos.
Menurut Mensos Risma, aktivasi fitur 'usul' dan 'sanggah' sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan, tetapi tidak dapat (exclusion erro), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).
Melalui fitur ini, masyarakat bisa ikut mengontrol pembaruan data.
Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah sesuai ketentuan UU 13/2011. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi