jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berkoordinasi dengan para Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Provinsi se-Indonesia guna membahas langkah strategis memberantas daerah-daerah rawan pangan di Indonesia. Program ini merupakakan salah satu prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Mentan Syahrul untuk 100 hari pertamanya di Kabinet Indonesia Maju.
e“Kalian (Kepala dinas, red) harus sama saya, kita hadapi bersama-sama. Saya katakan ini dengan serius. Oleh karena itu, saya butuh kalian. Jadi buat rencanamu dengan baik terutama pada daerah yang rentan pangan. Tahun ini kita fokuskan pada program agar tidak ada kerentangan dan tidak ada kerawanan pangan,” demikian arahan Syahrul dalam rapat Pemantapan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Gedung E Kampus Kementan, Kamis (14/11/19).
BACA JUGA: 57 Kabupaten di Indonesia Masih Rawan Pangan
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menegaskan setiap provinsi memiliki tugas untuk menyelesaikan 22 juta jiwa yang dilaporkan rawan pangan. Setiap provinsi harus ambil peran dan berani menyelesaikan masalah tersebut, sehingga ketersediaan pangan benar-benar dicukupi sendiri. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya pertanian, baik peningkatan produksi maupun kualitas pangan yang bernilai gizi tinggi.
“Kalian punya tugas mengentaskan 22 juta jiwa yang dilaporkan rawan pangan itu. Maka selesaikan di daerah masing-masing, dan kalian harus berjanji pada saya serius selesaikan masalah itu. Jadi selain fokus, harus memiliki ending dari suatu program,” tuturnya.
BACA JUGA: Ini Solusi Menteri Marwan Atasi Desa Rawan Pangan
Lebih lanjut, Mentan Syahrul menjelaskan bahwa menyelesaikan masalah rawan pangan harus dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari fokus terhadap tugas yang diemban sampai menjalankan peranan yang kita miliki.
“Oleh karena itu, Pak Sekjen dan Pak Dirjen, yang bisa berhasil itu, jika fokus. Kita fokus enggak dengan fungsi kita, kita fokus enggak pada tugas kita. Kita fokus enggak dengan peranan kita, itu yang pertama dari langkah kita,” jelas Syahrul.
BACA JUGA: Kementan Tegaskan Data 22 Juta Penduduk Alami Kelaparan Kronis Tidak Benar
Syahrul mengungkapkan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh dinas yakni menetapkan tujuan atau ending yang jelas sehingga sesuai dengan visi dan misi yang akan dituju untuk pembangunan pertanian.
“Saya (Mentan) pegang ending-nya, menyediakan pangan untuk 267 juta orang. Kepala Dinas provinsi untuk Sulawesi selatan pegang ending 9 juta orang lebih. Kalau Kabupaten Gowa karena saya pernah bupati, di sana pegang ending 430 ribu orang. Saya pernah camat pegang 60 ribu orang. Saya pernah kepala desa pegang 7 ribu orang. Itu ending kita,” jelas Syahrul.
Di hadapan Kadis Ketahanan Pangan 34 provinsi, Syahrul mengatakan bahwa perlu adanya trust dan loyalty yang harus ditanamkan pada diri masing-masing, sehingga para Gubernur juga bisa percaya pada apa yang sedang dikerjakan para Kadis-nya.
“Kalian tidak hanya dipercayai oleh Gubernur, tetapi harus juga bisa dipercaya oleh Tuhan dan kalian harus loyal juga kepada rakyat,” ungkapnya.
Tahapan lain yang juga harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah pangan menurut Mentan adalah pengelolaan budget secara efektif dan efesien. Dengan begitu, dana yang sudah dikeluarkan sesuai dengan hasil yang didapat atau bahkan dapat lebih dimaksimalkan.
“Sudah berapa banyak uang untuk sektor pertanian yang dikeluarkan oleh Bupati?, Berapa dana yang Gubernur keluarkan untuk pertanian? Berapa dana yang Kementerian juga keluarkan untuk pertanian? Atau berapa dana yang koperasi sudah salurkan untuk pertanian? Dan berapa hasilnya,” imbuh Syahrul.
Selain itu, Syahrul juga menekankan bahwa sinergitas pertanian dengan berbagai pihak sangat penting dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan rawan pangan.
“Tidak ada yang bisa jalan sendiri. Sinergitas itu penting oleh karena itu teman-teman dari dinas, perbaiki arah dan program kegiatan kalian. Perlihatkan saya 100 hari dari sekarang apa yang kalian lakukan. Jadi konsepsinya harus benar, dan mengunakan kontruksi berpikir harus benar dengan kebijakan-kebijakan yang ada,” tutur Syahrul.
Syahrul pun mengimbau supaya semua kepala dinas yang hadir memiliki pemikiran yang sama yakni membawa pertanian Indonesia makin maju. Dengan pendekatan teknologi dan mekanisasi, sektor pertanian yang jadi salah satu penyumbang utama kebutuhan pokok Indonesia akan dapat diperbaiki.
“Kalau kita ingin perbaiki negeri ini salah satunya adalah masuk melalui pendekatan-pendekatan digitalisasi dan mekanisasi," ujarnya.
Indonesia sudah punya modal yang kuat untuk menerapkan kemajuan teknologi pada sektor pertanian. Terlebih,sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari masyarakat agraris.
“Yang harus dilakukan besok, kalau dalam pikiran saya adalah bagaimana produktivitas dari pertanian bisa diangkat dengan baik," ungkap Syahrul.
“Jadi di kepala kita, harus ada kata maju, mandiri dan modern. Karena yang modern itu tentu dengan teknologi, dimana kemajuan pertanian tidak mungkin hadir tanpa teknologi. Di sana, anda membawa riset science dan teknologi, serta keterampilan,” tambahnya.
Terkait dana desa, Mentan Syahrul menilai pemerintah daerah dalam merealisasikanya seharusnya tidak hanya untuk memajukan infrastruktur dan peningkatan sumberdaya manusia semata, namun juga harus turut ambil bagian dan terkait pembangunan pertanian.
"Dengan demikian, sinergitas membangun pertanian antar sektor benar-benar bisa diwujudkan. Membangun pertanian adalah urusan bersama semua perangkat pemerintah dan pemangku kepentingan," katanya.
Untuk mewadahi itu, Kementan segera memberlakukan sistem Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) yang menurunkan kendali pertanian dari pusat ke level hingga kecamatan dan desa. Kecamatan, khususnya Balai Penyuluhan Pertanian akan menjadi pusat-pusat kegiatan pertanian di daerah.(adv/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi