jpnn.com, BOGOR - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta akses pupuk untuk petani dipermudah.
Pasalnya, lanjut dia, pupuk merupakan variabel penting pertanian.
BACA JUGA: Kementan Dukung Penelitian Benih Unggul Perusahaan PT East West Seed
"Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit,” tegas Mentan Syahrul saat memberikan sambutan pada Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Sentul, Bogor, Kamis (3/8).
Mentan Syahrul menyebutkan pembenahan distribusi pupuk perlu dilakukan secepatnya. SOP pun harus diperkuat sehingga mekanisme distribusinya bisa lebih baik.
BACA JUGA: Begini Langkah Kementan untuk Hadapi El Nino
“Mari kita perbaiki SOP sehingga akses pupuk bisa lebih merata. Ingat di sini ada kepentingan petani,” ungkap Syahrul.
Untuk meningkatkan efektifitas distribusi pupuk, Syahrul menyebutkan pentingnya digitalisasi dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk.
“Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya,” sebut Syahrul.
Tentang transformasi kebijakan subsidi pupuk, Syahrul mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati.
“Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani, kita tidak boleh main-main,” tegasnya.
Syahrul pun mengingatkan, banyak pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk. Kerja tim harus dikedepankan.
“Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat,” jelasnya.
Senada dengan Syahrul, Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus menyebutkan program pupuk bersubsidi tidak akan berjalan dengan sukses tanpa keterlibatan institusi negara dan pemerintah lainnya.
Di dalamnya menuntut peran serta pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Porvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Desa.
“Di sini Ombudsman memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI,” sebut Bobby.
Dia pun mengapresiasi Menteri Pertanian bersama jajarannya yang telah turut mengawal program subsidi pupuk berjalan baik.
“Program ini terus berlanjut sampai saat ini setelah kurang lebih telah berjalan selama hampir 40 tahun. Program pupuk bersubsidi ini memberikan tanda kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka,” ucap Bobby.
Pada workshop yang diselenggarakan oleh Ombudsman ini, Bobby menyebutkan beberapa permasalahan yang akan dibahas, seperti tujuan kebijakan pupuk bersubsidi, kriteria petani penerima pupuk, pendataan, dan penyaluran.
“Terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam Kebijakan Pupuk Bersubsidi,” imbuh Bobby. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi