jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/12).
Menteri Anas melaporkan sejumlah topik aktual, termasuk proyeksi pemenuhan kebutuhan ASN 2024, kepada Presiden Jokowi.
BACA JUGA: 4 Poin Pernyataan Menteri Anas, Honorer Pengin jadi PPPK Fokus yang Kedua Saja
"Kami melaporkan perlunya fresh graduate yang lebih besar, tetapi belum diputuskan, masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami," kata Menteri Anas dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (13/12).
"Kami minta didalami berapa yang diperlukan mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut,” tambah Menteri Anas.
BACA JUGA: Info Terbaru Mekanisme Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Oh Masih Alternatif
Dia menambahkan pemerintah pada tahun depan masih berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN.
Namun demikian, Menteri Anas menuturkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan merekrut talenta-talenta baru.
BACA JUGA: Ganjar Janji Sejahterakan Guru Agama, Prabowo ke Aparat Hukum, Honorer Bereaksi
Dia menambahkan bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan.
Proyeksi kebutuhan ASN pada 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, instansi daerah, dan lulusan sekolah kedinasan.
"Pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan. Pemerintah juga akan memberi afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodasi menjadi PPPK," tuturnya.
Berkaitan dengan penyelesaian tenaga non-ASN, Menteri Anas telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait solusi penataannya, karena sebenarnya sejak 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN.
Menteri Anas mengungkapkan rekrutmen CASN 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodasi (proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk eks THK2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023).
Dia pun berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN. “Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan kepada presiden,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan rekrutmen pada 2024 juga diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital. "Arah rekrutmen ASN talenta digital ini untuk berfokus pada menciptakan nilai tambah ekonomi," pungkas MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi