jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas merespons pernyataan Ombudsman yang meminta seleksi CASN 2024 ditunda supaya tidak dijadikan komoditas politik pada momen Pilkada 2024.
Menteri Anas mengatakan bahwa seleksi CASN 2024 tidak mungkin ditunda, karena sudah terjadwal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
BACA JUGA: ORI Sarankan Seleksi CASN Ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai, Begini Respons Junimart
Dia menjelaskan berdasar UU itu, seluruh proses seleksi CASN 2024 harus selesai selambat-lambatnya pada Desember 2024.
Mantan bupati Banyuwangi itu menambahkan bahwa keputusan tersebut sudah disepakati bersama dengan Komisi II DPR RI.
BACA JUGA: Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK dari Menteri Anas, Penting!
"Dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda," kata Menteri Anas saat konferensi pers terkait Progres Pengadaan ASN 2024 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Jumat (3/5).
Dia mengatakan bahwa proses politik yang terjadi tersebut tidak akan berpengaruh pada seleksi CASN. Selain itu, lanjut dia, proses seleksi CASN tersebut sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas.
BACA JUGA: 3 Janji Menteri Anas yang Ditunggu Honorer & PPPK, Jangan Diulur
Sebab, kata Anas, proses seleksi dilakukan secara ketat karena setiap peserta yang ikut akan menempuh dua alat pemindai wajah.
Kemudian, lanjut Anas, nilai dari peserta yang melakukan tes dalam seleksi tersebut akan langsung terpampang di sistem yang bisa dilihat oleh semua orang.
Oleh karena itu, dia pun menjamin tidak ada seorang pun yang bisa menitipkan peserta untuk diluluskan seleksi CASN.
"Putranya Pak Kepala BKN saja, yang membuat soal, dua kali tes juga, banyak sekali putra pejabat juga yang bikin soal tidak diterima," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan seleksi CASN 2024 ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang selesai diselenggarakan.
Najih berharap jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun pihak terkait untuk dapat mendiskusikan usulan Ombudsman RI itu.
Menurut dia, terdapat kekhawatiran momentum seleksi tersebut menjadi bagian dari janji-janji politik dalam masa Pilkada serentak 2024.
Adapun KemenPAN-RB telah menetapkan formasi untuk rekrutmen CASN 2024 sebanyak 1,28 juta, yang terdiri atas 75 kementerian dan lembaga 427.850 formasi, serta 524 pemerintah daerah 862.174 formasi.
Jumlah 1,28 juta formasi itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta orang secara bertahap. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi