jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto merespons pernyataan Calon Wakil Presiden RI nomor urut 3 di Pilpres 2024 Mahfud MD yang menyebutkan belum ada satu pun sertipikat untuk redistribusi tanah.
Menurut Hadi, program redistribusi tanah sudah berjalan sejak 1961. Dia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun makin mengakselerasi penerbitan sertipikat redistribusi tanah.
BACA JUGA: Prestasi Pebulu Tangkis Tanah Air Menurun, Animo Penonton Indonesia Masters 2024 Tetap Tinggi
Adapun redistribusi merupakan proses peralihan tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok ke masyarakat atau individu lainnya dengan berbagai tujuan, salah satunya mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah.
Tanah yang diredistribusikan merupakan hasil dari eks hak guna usaha (HGU), tanah terlantar, tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan.
BACA JUGA: Menteri LHK Luruskan Data Mahfud soal 12,5 Juta Hektare Hutan Mengalami Deforestasi
“Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kami (pemerintah) sudah mensertipikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,” kata Hadi dalam keterangannya, Selasa (23/1).
Kemudian, redistribusi itu dilanjutkan oleh Jokowi dari 2015 hingga 2023, dengan menyertipikatkan 2,96 juta bidang.
BACA JUGA: Gus Muhaimin: Petani Gurem Jutaan, tetapi Seseorang Punya 500 Ribu Hektare Tanah Negara
“Sehingga, setiap tahun kami keluarkan 424 ribu bidang sertipikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun, dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,” ungkapnya.
Hadi menambahkan kementerian yang dipimpinnya terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya akselerasi redistribusi tanah.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu menyebut ada sekitar 22 ribu desa di kawasan hutan yang sedang diupayakan untuk diserahkan ke masyarakat.
Menurut Hadi, langkah ini merupakan komitmen ATR/BPN dalam mewujudkan reforma agraria, yang bukan tugas satu kementerian saja.
“Saya harus koordinasi dengan KLHK agar diberikan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan. Kami juga koordinasi dengan KKP untuk selesaikan permasalahan masyarakat yang hidup di atas perairan, di pesisir,” tuturnya.
Menurut Hadi lagi, reforma agraria bukan hanya dilakukan oleh ATR/BPN. Namun, ada juga dari KLHK dan KKP.
“Jadi, permasalahan pertanahan bisa diselesaikan asal sinergi antara ATR/BPN dengan KLHK dan KKP dan ini masih dalam proses. Oleh sebab itu, 2024 akan kami tingkatkan sinergi dan koordinasi,” tambah Hadi.
Adapun perdebatan seputar redistribusi tanah terjadi saat Mahfud MD menanggapi pernyataan Cawapres RI nomor urut 2 di Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, soal kebijakan reforma agraria yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
"Agenda reforma agraria akan kami lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL (Program Tanah Sistematis Lengkap), redistribusi tanah, dan one map policy akan dilanjutkan," kata Gibran.
Kemudian, Mahfud menjawab bahwa reforma agraria ada tiga, satu legalisasi, kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.
“Nah, ini yang sekarang belum satu pun ada sertipikat redistribusi, yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya (tanah) lalu diberi sertipikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya ini,” ucap Mahfud. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awali Debat, Gus Imin Singgung Penguasa 500 Ribu Hektare Tanah Negara & Food Estate Gagal
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi