Gus Muhaimin: Petani Gurem Jutaan, tetapi Seseorang Punya 500 Ribu Hektare Tanah Negara

Minggu, 21 Januari 2024 – 20:58 WIB
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di atas panggung Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di JCC Senayan, Minggu (21/1). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Calon wakil presiden bernomor urut satu Muhaimin Iskandar membuka Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di JCC Senayan, jakarta, Minggu (21/1) malam dengan mengutip pernyataan dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari.

"Hadratus syekh KH Hasyim Asyari pendiri NU mengatakan petani adalah penolong negeri, tetapi hari ini negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan. Hari ini kami menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem berjumlah hampir tiga juta,” ujar cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri itu.

BACA JUGA: Timnas AMIN: Pemerintahan Anies-Muhaimin Bakal Dijalankan Berbasis Sains

Ini artinya, kata Gus Muhaimin, ada 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah 0,5 hektare.

“Sementara itu, ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi lain kami sangat prihatin, upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate," ujarnya.

BACA JUGA: Hamdan Zoelva Sebut Prabowo Kuasai 500 Ribu Hektare saat Banyak Petani Tak Punya Lahan

"Food estate terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan. Ini harus dihentikan,” imbuh Gus Imin.

Pasangan dari capres Anies Baswedan ini pun menyoroti krisis iklim.

BACA JUGA: Cerita Jusuf Kalla soal Lahan Prabowo yang Diusik Anies, Dibeli 150 Juta Dolar, Tunai

“Kami menyaksikan bencana ekonomi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak mengatasi masalah itu,” katanya.

Gus Muhaimin mengatakan, penanganan krisis iklim dimulai dengan etika lingkungan.

“Tidak seimbang. Krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Anggaran krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor yang lain,” tuturnya.

Menurut Gus Muhaimin, pembangunan dan kebijakan nasional harus berpijak kepada keadilan, yakni keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antargenerasi, keadilan agraria, dan keadilan sosial.

“Rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal, karena pemilik negeri ini adalah rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Perlu etika lingkungan keseimbangan manusia dengan alam," tuturnya.

Gus Muhaimin menilai desa harus menjadi titik tumpu pembangunan.

“Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah diturunkan targetnya,” ujarnya.

Indonesia, kata Gus Imin, harus berubah untuk masa depan dan generasi yang akan datang.

“Para petani dan warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita semua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Gus Imin. (*/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler