jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyatakan sampai sampai saat ini belum ada keputusan tentang bentuk pemerintahan di daerah yang bakal ketempatan lokasi ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah akan membicarakan hal itu dengan DPR.
"Belum diputuskan apakah provinsi sendiri atau akan tetap di provinsi yang ada (Kaltim, red) dan dia jadi kabupaten atau kota, tetapi ada kekhususan," kata Suharso di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Senin (23/12).
BACA JUGA: Jokowi Tegaskan Proyek IKN Memang Harus Dibagi-bagi
Menurut Suharso, Bappenas merekomendasikan kawasan IKN yang direncanakan seluas 56 ribu hektare tidak berada dalam rezim otonomi. Usulannya, IKN dikelola seorang city manager.
Hanya saja, Bappenas mengusulkan IKN meniadi provinsi tersendiri sebagaimana DKI Jakarta. "Mungkin lebih bagus provinsi seperti DKI, langsung di bawah presiden tetapi dipimpin gubernur yang dipilih, sedangkan wali kota ditunjuk saja," kata Suharso.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Buka Peluang Kawasan Ibu Kota Baru jadi Provinsi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ada kemungkinan IKN menjadi provinsi tersendiri ataupun badan otorita. Namun, keputusan soal itu akan dibahas bersama DPR.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam