jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur berhasil memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta.
"Pembangunan infrastruktur dasar di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, seperti pembangunan rumah sakit, hotel, kantor, komersial dan ritel serta pusat pengembangan olahraga," ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Senin (20/11).
BACA JUGA: Pakar: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Cacat Perhitungan, Tak Bisa Dicontoh
Dia menjelaskan berdasar laporan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), besaran investasi swasta yang masuk dari September-Desember 2023 ialah Rp 45 triliun.
"Dukungan infrastruktur IKN selama periode tahun 2020-2024 sebesar Rp 60,99 triliun untuk 85 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar," ungkapnya.
BACA JUGA: Dukung Pembangunan IKN, Pertamina Siap Penuhi Kebutuhan Bahan Bakar Kementerian PUPR
Menurut Basuki, untuk progres fisik pembangunan secara keseluruhan hingga 1 November 2023 telah mencapai 22,18 persen.
Adapun perincian progres pembangunan IKN tersebut, untuk Batch 1 (Tahun 2020-Maret 2023) Rp 24,53 triliun yang terdiri dari 40 paket pekerjaan dengan progres 53,2 persen. "Batch 1 ini termasuk kantor-kantor pemerintahan, kemenko, kantor presiden, jalan tol, dan sebagainya," kata Basuki.
BACA JUGA: Jokowi Yakin Investor Asing segera Masuk ke IKN
Untuk Batch 2 (setelah Maret 2023) Rp 36,46 triliun yang terdiri dari 45 paket pekerjaan dengan progres 1,2 persen.
"Batch 2 termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), infrastruktur air minum dan land clearing di kawasan 1B dan 1C," ungkap Basuki.
Kementerian PUPR pada 2023 mengalokasikan Rp 25,32 triliun untuk dukungan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Periciannya, untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp 1,05 triliun, antara lain, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Intake Air Baku Sungai Sepaku, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Embung Mentawir dan drainase utama.
Kemudian Ditjen Bina Marga Rp 9,72 triliun, antara lain, untuk Jalan Tol IKN (Seksi 3A, 3B dan 5A), Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, pembangunan (duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Pembangunan Bandara VVIP IKN, dan pembangunan Dermaga Logistik.
Ditjen Cipta Karya Rp 11,30 triliun, antara lain untuk Penataan Sumbu Kebangsaan I dan II, Penataan Sumbu Tripraja, Land Development Kawasan 1A, 1B dan 1C, Pembangunan Gedung Kantor Kemenko (1,2,3 dan 4), Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta jaringannya, IPAL beserta jaringannya, dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Ditjen Perumahan Rp 4,22 triliun, antara lain untuk pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi, Rumah Tapak Jabatan Menteri dan Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam.
Terakhir Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 30 miliar, antara lain untuk Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, serta Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa di IKN. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi