jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said salahudin menilai Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo sudah bermasalah sejak awal. Ini dikatakan menanggapi perebutan pengelolaan desa antara kementerian dalam negeri dengan kementerian desa.
Bahkan, Said memandang tumpang tindih kewenangan antar kementerian itu tidak hanya terjadi tentang persoalan desa ini saja. Tapi juga ada di kementerian lain, seperti kementerian pendidikan dasar, menengah dan kebudayaan (kemdikbud) dengan kementerian pendidikan tinggi, riset dan teknologi.
BACA JUGA: Lagi, 8 Jenazah Korban AirAsia Diidentifikasi
"Nah ketika sekarang ada persoalan desa, ini jadi fakta bahwa penyusunan kabinet dari awal itu tidak diiringi dengan satu naskah akdemik yang komprehensif, yang betul betul bisa menjelaskan tentang tidak adanya tumpang tindih itu," kata Said ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Di sisi lain, Jokowi dinilai sudah tidak menepati janji kampanye dalam hal penyusunan kabinet ramping. Itu bisa dilihat dari janji menggabung kementerian sekretariat negara dengan sekretaris kabinet.
BACA JUGA: Ekor AirAsia Ditemukan Dalam Posisi Menghujam di Laut
"Alih-alih digabungkan justru tadinya dua sekarang jadi tiga karena ada staf kepresiden lagi. Ada juga yang lain terkait kewenangan sosial," jelasnya memberi contoh.
Soal pengelolaan desa, kata Said, sejak adanya UU Pemda No.32/2004 masuk ke Kemendagri. Tapi sekarang dibuat kementerian sendiri dibawah kepemimpinan mantan Ketua DPP PKB Marwan Jafar. Sehingga, Marwan merasa masalah desa menjadi kewenangannya.
BACA JUGA: Inilah Ekor Pesawat AirAsia di Bawah Laut
Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo berpendapat secara hierarki, pemerintahan desa berada dalam kewenangannya. "Perebutan kewenangan ini menunjukkan memang ada yang besmasalah dari penyusunan kabinet yang tidak disertai dengan naskah akademik itu, perubahan tidak dijelaskan dampak dampaknya," tegas Said.
Kondisi ini pula yang terjadi pada pemecahan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dia ingat Jokowi pernah mengatakan akan membangun sistem pelayanan satu atap, tapi ucapan Jokowi jadi bertolak belakang ketika memisah masalah pendidikan jadi dua atap.
"Ketika dipecah dari TK, SD sampai perguruan tinggi akhirnya tidak satu atap, menjadi dua atap. Jadi ada beberapa pesoalan yang kita temukan, penyusunan kabinet itu tidak disertai naskah akademik. Semata untuk mengakomodir pendukung pendukung saat kampenye capres dulu," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ekor Pesawat AirAsia Terdeteksi, Black Box Pasti Ditemukan
Redaktur : Tim Redaksi