jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan perempuan Indonesia telah menghasilkan kemajuan dalam pengarusutamaan gender di bidang militer.
Hal itu ditandai dengan adanya prajurit wanita TNI, yang terdiri dari Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), dan Wanita Angkatan Udara (Wara).
BACA JUGA: Brigjen TNI Rudi: Prajurit Siap Melaksanakan Tugas
"Perspektif gender dalam keamanan telah menunjukkan peran wanita TNI tidak hanya ditujukan untuk negara, melainkan juga masyarakat," ujar Menteri PPPA melalui siaran pers, Jakarta, Kamis (21/4).
Berdasarkan hasil rekapitulasi prajurit TNI 2022, tercatat Indonesia memiliki 444.133 personel. Namun, hanya terdapat 8.850 personel perempuan di Korps Wanita TNI (WanTNI) atau sekitar dua persen dari total seluruh prajurit TNI.
BACA JUGA: Oditur Sebut Tuntutan Seumur Hidup Kolonel Priyanto Berpedoman Pada Arahan Panglima TNI
Oleh karena itu, Menteri Bintang berharap seluruh pihak dapat mendorong peran perempuan agar dapat membuat perubahan, memberikan inovasi, inspirasi dan motivasi di bidang militer.
Walaupun keterlibatan perempuan sangat minim di bidang militer dan konstruksi gender masih menimbulkan kesulitan, namun mereka harus tetap diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. “Dengan demikian tidak akan ada lagi pembedaan, pengucilan dan pembatasan bagi perempuan," kata dia.
BACA JUGA: Letjen TNI Maruli Simanjuntak Menempati Jabatan Strategis di IJF
Dia menambahkan faktor konstruksi gender memengaruhi para perempuan sejak tahap rekrutmen anggota militer dengan adanya tes keperawanan bagi mereka.
Hal ini menimbulkan polemik karena dinilai melanggar hak atas privasi dan integritas fisik dan mental mereka.
“Saya mengapresiasi kebijakan TNI yang menghapus pemeriksaan tes keperawanan bagi calon Korps Wanita karena hal ini (tes keperawanan) bukan hanya diskriminatif gender namun juga dapat menyakiti dan membuat trauma para perempuan," katanya.
Penghapusan tes keperawanan ini, kata Menteri Bintang, merupakan upaya menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menghormati HAM.
"Saya harap penghapusan tes keperawanan ini dapat benar-benar diterapkan dengan baik pada seluruh tes rekrutmen di TNI," ujarnya.
Pihaknya menyambut baik sinergi dan kolaborasi dengan wanita TNI untuk bersama-sama mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.
Menteri Bintang juga memohon dukungan jajaran TNI untuk dapat turut serta menyosialisasikan dan mengawal implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada masyarakat. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi