SURABAYA - Sistem logistik di Indonesia yang masih buruk akhirnya memicu biaya tinggi. Merujuk data Bank Dunia, Logistics Performance Index (LPI) Indonesia berada di peringkat 75 dari 183 negara. Indonesia mendapat skor 2,76 (skala 1-5), kalah dibanding negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.
Hal itu membuat Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta Pelindo lebih meningkatkan kinerja. Anatara lain harus tegas dan cepat dalam pengaturan bongkar muat dan koordinasi dengan pihak otoritas pelabuhan lain.
Dahlan menyebut, jika beras Bulog datang, praktis kapal lain tidak bisa masuk. Sebab, beras dibungkus satu kuintalan, dan membongkarnya menggunakan orang.
"Ini cukup lama. Ke depan Pelindo harus tegas. Pokoknya tidak mau terima kapal yang bongkarnya seperti ini," ujar Dahlan setelah meresmikan PT Pelindo Marine Service (PMS) dan meninjau Alur Pelayaran Barat Surabaya, akhir pekan lalu. PMS sendiri adalah anak perusahaan keenam PT Pelindo III.
Karena itu, Dahlan meminta Pelindo melakukan pendataan alat-alat lama yang tidak efesien. Dengan begitu, tindakan modernisasi alat bongkar muat perlu dilakukan.
Untuk koordinasi, dia meminta BUMN pelabuhan banyak mengalah dengan pihak-pihak terkait. Apakah masalahnya di Syahbandar atau Adpel (administrator pelabuhan), kata dia, yang penting ada solusinya. Untuk itu , dia meminta Dirut-Dirut Pelindo mendatangi instansi tersebut. "Istilahnya, kita mengalah untuk kebaikan," sebutnya.
Dahlan mencontohkan, di Nusa Tenggara Timur ada kasus kapal yang harus antre selama 5-10 hari karena ketika akan izin bongkar, ternyata sistem komputer tidak berjalan normal.
Pada kesempatan tersebut, Dahlan juga meminta pihak Pelindo III untuk mengantisipasi kecenderungan meningkatnya penggunaan kapal besar dalam pengiriman barang. Langkah antisipatif yang secepatnya dilakukan adalah melakukan berbagai perbaikan seperti pendalaman dan pelebaran alur. "Tren yang terjadi saat ini, pelaku usaha banyak yang beralih menggunakan kapal besar karena lebih ekonomis. Ini harus diantisipasi agar Tanjung Perak tidak kalah," jelasnya.
Mengenai APBS (Alur Pelayaran Barat Surabaya), Dahlan meminta segera diatasi agar proses logistik termasuk perdagangan internasional dan antarpulau di kawasan Tanjung Perak bisa lancar. "Pelindo III harus segera mengusulkan rencana pembiayaan dan pengerjaan revitalisasi APBS ke pemerintah. Kementerian BUMN akan bantu," kata Dahlan.
Proyek revitalisasi APBS adalah memperlebar alur dari 100 meter menjadi 200 meter dan mendalamkan alur dari 9,5 -10,5 meter menjadi 13 meter low water spring (LWS). Keperluan dananya ditaksir USD 73,33 juta atau sekitar Rp 654,97 miliar. Biaya pengelolaan setiap tahun ditaksir USD 8 juta.
Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto menegaskan pihaknya sebenarnya tengah menunggu surat izin untuk mengerjakan proyek revitalisasi APBS dari Kementerian Perhubungan.
"Pelindo III berharap APBS bisa segera direvitalisasi mengingat proyek Terminal Lamong Bay dengan kedalaman kolam 14 meter LWS pada akhir 2013 selesai. Soal siapa yang akan mengerjakan tidak ada masalah. Namun Pelindo III telah menyiapkan beberapa model untuk pengerjaan proyek APBS itu," kata Djarwo. (dio/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awasi Kewenangan Pemda Terbitkan Izin Tambang!
Redaktur : Tim Redaksi