jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi penggerak yang tergabung dalam Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) meminta Presiden Jokowi segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi situasi nasional.
Salah satunya dengan mengevaluasi dan mengganti menteri, stafsus, serta perangkat lain yang kinerjanya sudah tidak lagi sesuai dengan visi dan misi presiden.
BACA JUGA: Siapa yang Disebut Jokowi Menteri Berani?
Alasannya terdapat sejumlah menteri dan stafsus yang kerap membuat kegaduhan.
"Tak henti-hentinya para pembantu presiden di tengah pandemi membuat tindakan blunder yang dinilai masyarakat seakan mempertontonkan sebuah kegilaan," ujar Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, (17/11).
BACA JUGA: Gus Nabil: FPI Harus Mendorong Idrus Jamalullail Meminta Maaf kepada Megawati dan Presiden Jokowi
Jamal yang merupakan tim inti presiden saat Pemilu 2014 dan 2019 lalu mengatakan bahwa selama masa pandemi para pembantu bekerja lambat dan lemah dalam mengkonsolidasikan satuan kerjanya masing-masing.
"Padahal presiden telah memerintahkan menterinya untuk bekerja extraordinary sehingga masyarakat di tengah pandemi memiliki rasa aman, nyaman dan ketenangan," kata dia.
BACA JUGA: Dua Kapolda Dicopot, Ferdinand: Jokowi Perlu Merapikan Barisannya
Belum lagi berbagai kesalahan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang digagas pemerintah demi tujuan menggerakan roda perekonomian bangsa.
Karena minimnya sosialiasai dan komunikasi dari para pembantu presiden, kebijakan tersebut ditunggangi kabar palsu alias hoaks.
Tidak hanya itu, pembantu presiden juga melakukan kesalahan fatal sehingga terdapat tipo dalam draf UU Cipta Kerja yang diteken presiden.
Belum lagi adanya blunder staf khusus presiden yang menerbitkan 'Surat Perintah' kepada elemen mahasiswa untuk membendung aksi unjuk rasa.
"Selain itu peran tim jubir kepresidenan salah kaprah dalam mengkomunikasikan banyak hal, termasuk kebijakan omnibus law," ucap dia.
Padahal, menurut Jamal, UU Cipta Kerja bertujuan baik karena pada prinsip dasarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa survive tanpa investasi.
Menurutnya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang sekeliling presiden tersebut akan berimbas kepada RI 1 sendiri. Presiden yang akan menjadi sasaran akibat kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekelilingnya.
"Disadari atau tidak, blunder yang terjadi di atas menambah point downgrade kepada Presiden Jokowi, sehingga banyak wacana yang muncul di masyarakat bahwa negara dikelola dengan tidak profesional. Lalu akan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini terus terjadi? Atau memang ada operasi dirty work yang terjadi di dalam lingkaran presiden yang bertujuan untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil