JAKARTA - Kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terjadi di beberapa daerah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan, pihaknya tengah mengupayakan tambahan kuota BBM bersubsidi dari jumlah semula sebanyak 40 juta kiloliter.
"BBM bersubsidi yang harus kita tambah harus melalui persetujuan DPR," kata Jero Wacik di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/5). Dia beralasan, pertumbuhan ekonomi saat ini dalam kondisi baik. "Dari empat bulan berjalan, diperkirakan (kuota 40 juta kiloliter) akan lewat," sambungnya.
Jero mencontohkan, permintaan tambahan kuota sejumlah provinsi di Kalimantan. Menurutnya, kemajuan ekonomi di Kalimantan cukup baik. "Kemajuan ekonomi di daerah tidak bisa kita rem (karena BBM kurang)," kata mantan menbudpar itu.
Khusus permintaan tambahan pasokan di Kalimantan, Jero mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa gubernur dari provinsi di tanah Borneo itu. Intinya, asal ada stok BBM meski termasuk yang nonsubsidi sehingga tidak sampai terjadi kelangkaan. Sementara BBM bersubsidi tetap ditujukan untuk golongan masyarakat kecil dan menengah.
"Itu yang kita perhitungkan. Hari-hari ini sedang diproses semuanya untuk tambahan kuota," terang menteri kelahiran Singaraja, Bali, itu.
Jero mengimbau tidak ada aksi mengancam dari kepala daerah. Misalnya jika BBM tidak diberi tambahan, maka batubara tidak bisa keluar dari Kalimantan. Hal semacam itu justru akan berdampak panjang, seperti tidak beroperasinya sejumlah pembangkit listrik.
Begitu juga dengan kerugian di pihak daerah karena tidak diperolehnya pendapatan asli daerah (PAD). "Tidak usah mengancam, kita sama-sama pemerintah. Tidak akan kurang kuotanya, nanti kita proses sesuai dengan aturan yang ada," urai Jero.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih menunda sehari rencana menyampaikan pidato terkait gerakan penghematan energi. Semula, pidato disampaikan di Istana Negara, tadi malam, ditunda hingga nanti malam. "Bapak presiden masih ada agenda yang harus dibahas hari ini (kemarin, Red)," tutur Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha terkait penundaan pidato presiden tentang energi.
SBY kemarin memimpin rapat dengan sejumlah menteri bidang ekonomi. Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, masih ada hal yang perlu dimatangkan dari pidato presiden.
"Saya tidak bisa sebutkan, pokoknya membutuhkan waktu untuk mematangkan," kata Kuntoro. Menurutnya, pidato presiden terkait penghematan energi tersebut tidak hanya berhubungan dengan pemerintah. "Sehingga perlu dibahas dengan baik semua aspeknya," katanya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa enggan mendahului presiden tentang materi pidato. Dia hanya mengatakan dalam rencana APBNP 2012 ada rencana kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500. Namun hal itu tidak jadi dilakukan. "Maka harus ada beberapa upaya penyesuaian," kata besan Presiden SBY itu. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kewenangan Pemerintah Kendalikan Harga BBM Digugat ke MK
Redaktur : Tim Redaksi