jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan Gugus Tugas Reforma Agraria Summit (GTRA Summit) menjadi forum untuk memadukan kebijakan pertanahan antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna percepatan reforma agraria.
"GTRA Summit akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria," ujar Hadi dalam pembukaan GTRA Summit melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
BACA JUGA: Menteri Hadi Deklarasikan Madiun sebagai Kota Lengkap, Mafia Jangan Coba-Coba Masuk!
Hadi menyampaikan, GTRA Summit 2023 membahas perihal reforma agraria serta kebijakan administrasi pertanahan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Dua hal ini (reforma agraria dan penyusunan RDTR), akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang menjadi tujuan kita bersama," katanya.
BACA JUGA: Menteri Hadi Tjahjanto: Kepastian Hukum Atas Tanah Tingkatkan Ekonomi dan Investasi
GTRA Summit 2023 bertema "Transformasi Reforma Agraria untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat" akan dimulai dengan berbagai diskusi dua mingguan untuk menjembatani pertemuan puncak di Karimun, Kepulauan Riau pada 29-31 Agustus 2023.
Sejumlah tema yang akan dibahas, di antaranya Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan, serta Resolusi Penyelesaian "Legal Vs Legitimate" Barang Milik Negara (BMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Barang Milik Daerah (BMD), Kawasan hutan, Pertambangan Vs Penguasaan Masyarakat.
BACA JUGA: Hari Kedua Ramadan, Menteri Hadi Sikat Mafia Tanah di Kalimantan
"Bukan hanya reforma agraria di darat, masyarakat yang tinggal di atas permukaan air seperti Suku Bajo juga menjadi perhatian untuk mendapat keadilan," ujar Hadi.
Hal yang tak kalah penting dalam pembahasan tersebut, juga mengenai Arah Kebijakan Penyelesaian Tanah Transmigrasi, serta Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan.
Turut hadir dalam kick off meeting tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif